Terbaru

Pemeriksaan kasus dugaan persekongkolan dalam tender penjualan 72,63 persen saham PT Indomobil Sukses Mandiri (IMSI) yang dilakukan oleh KPPU berbuntut sampai munculnya Putusan Sela PN Jakarta Pusat yang memerintahkan agar KPPU menghentikan pemeriksaan terhadap kasus IMSI. Tapi, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak memberikan ijin bagi pelaksanaan putusan tersebut.

APWI (Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia) mendesak Pemerintah untuk mengesahkan RKM (Rancangan Keputusan Menteri) tentang Penyelenggaraan Wartel. Pengesahan tersebut akan berdampak pada kelangsungan usaha wartel di era liberalisasi telekomunikasi di Indonesia.

Bambang Sutrisno akan menjadi terdakwa penyelewengan BLBI kedua setelah Hendra Rahardja yang akan diadili secara in absentia. Jaksa Penuntut Umum (JPU) beralasan bahwa terdakwa Bambang Sutrisno tidak diketahui keberadaannya.

Saksi-saksi dari beberapa bank yang dihadirkan di persidangan Rahardi Ramelan hari ini (21/5) ternyata bukan merupakan karyawan yang mengetahui pencairan dana Bulog di bank-bank tersebut. Karena itu, penasehat hukum Rahardi menolak untuk mengajukan pertanyan karena menganggap saksi tidak kompeten.

Meski perkara korupsi Sjamsul Nursalim tetap berjalan, Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menunggu keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), apakah Sjamsul obligor (penghutang-red) yang kooperatif atau tidak. Kejagung belum mempunyai kebijakan untuk menghentikan penyidikan kasus Sjamsul (SP-3).

Persoalan klasik kembali muncul, para advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) ternyata kentara sekali belum sepakat sepenuhnya mengenai adanya keberadaan organisasi advokat. Hal ini menjadi kekhawatiran anggota Komisi II DPR-RI. Alasannya, adanya organisasi tunggal tersebut merupakan salah satu prasyarat selesainya RUU Advokat tersebut.

Belakangan, gencar isu akan dilakukan sensor terhadap internet sebagai media publik. Gagasan ini justru berangkat dari berbagai organisasi masyarakat yang dengan lantang menyuarakan perang terhadap pornografi. Mereka beranggapan bahwa internet adalah "sarang" pornografi.

Setelah sempat lolos di tingkat Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, PT Itamaraya Gold Industri Tbk akhirnya dinyatakan pailit di tingkat Peninjauan Kembali. Majelis Kasasi dinilai telah melakukan kekeliruan dengan mengatakan adanya perjanjian penjadwalan ulang mengakibatkan perkaranya tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Departemen Kehakiman dan HAM mulai melakukan sosialisasi terhadap RUU terorisme versi yang baru. Kritik terhadap RUU terorisme yang sekarang tidak lagi seputar pelanggaran HAM tersangka/terdakwa pelaku terorisme, tetapi mengenai hal yang paling fundamental, ketiadaan definisi terorisme sebagai tindak pidana.

Selama kurang lebih dua tahun, ternyata pembangunan dan pengembangan telematika seolah mengalami stagnasi. Dari sekian banyak program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tidak bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pemerintah agaknya tidak terlalu serius untuk menata telematika.