Terbaru

Keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah 3 tahun silam berupa MSAA ternyata berdampak sangat panjang bagi keputusan pemerintah kedepan. Nyatanya, rekomendasi KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) untuk memberikan perpanjangan waktu PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham) diambil karena banyaknya kelemahan yang terdapat dalam MSAA itu.

BEJ akhirnya memutuskan untuk melakukan delisting terhadap tiga emiten, yakni PT Toba Pulp Lestari Tbk, PT Wanaindah Busana Tbk, dan PT Panca Overseas Finance Tbk. Keputusan tersebut diambil BEJ setelah ketiga emiten tersebut gagal beroperasi kembali hingga batas waktu yang ditentukan.

Jaksa Agung M.A. Rachman mengaku, mantan Panglima TNI Wiranto mungkin akan berubah statusnya setelah persidangan perkara pelanggaran HAM berat Timur-Timor (Tim-Tim). Namun Rachman tidak menjelaskan akan berubah menjadi apa status Wiranto setelah persidangan, apakah akan menjadi tersangka dan terdakwa.

Permohonan pailit yang diajukan oleh Bank Niaga terhadap PT Barito Pacific Timber Tbk dinilai cacat hukum dan prematur. Selain surat kuasa untuk dibuat sebelum kupon obligasi jatuh tempo, Bank Niaga juga dianggap tidak berwenang untuk mengajukan permohonan pailit karena belum ada instruksi dari RUPO.

Koordinator subkomisi hukum dan HAM Komisi II DPR-RI Hamdan Zoelva meminta para Jenderal untuk memenuhi dan menghormati panggilan KPP HAM. Jika KPP HAM nantinya bisa mendapatkan fakta-fakta hukum baru terhadap kasus Trisakti, Semanggi I dan II, bukan tidak mungkin hasil keputusan Pansus DPR berkaitan dengan kasus tersebut bisa diperbaiki.

Nampaknya, tidak berlebihan kiranya jika ada anggapan yang mengatakan bahwa SEC akan melakukan segalanya untuk melindungi para investor di pasar modal, termasuk menipu mereka. Namun, jebakan yang disebarkan lewat internet tersebut dilakukan SEC semata-mata untuk menghindarkan para investor dari penipuan. Bagaimana Bapepam?

Mastel (Masyarakat Telematika) mendesak pemerintah untuk memperbaiki regulasi di sektor telekomunikasi. Pasalnya, ketidakjelasan regulasi akan menghambat laju pertumbuhan dan rendahnya investasi di sektor telematika di Indonesia.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), PT Holdiko Perkasa, dan PT Trimegah Securities akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Masih banyak yang akan segera dipanggil oleh KPPU berkaitan dengan tender penjualan saham PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMSI), termasuk Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Sehari sebelum pelantikan penuntut umum untuk pengadilan HAM ad hoc pada Jumat (8/1), Kejaksaan Agung hari ini (7/1) baru mengumumkan 24 nama penuntut umum tersebut, termasuk penuntut umum ad hoc. Limabelas orang merupakan jaksa aktif, 7 orang mantan jaksa, dan 2 orang Oditur militer.

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso secara eksplisit menyatakan, para pedagang kaki lima (PKS) dan asongan sebagai perusak keindahan kota. Akibat pernyataannya, Komisi II DPR-RI menilai Sutiyoso diskriminatif dalam melakukan penertiban umum. Bahkan, Komisi II meminta Sutiyoso untuk merevisi Perda Nomor 11/1998 yang mengatur tentang ketertiban umum di wilayah DKI Jakarta.