Terbaru

Jaksa penuntut umum (JPU) korupsi Bank Aspac dengan terdakwa Setiawan Harjono dinilai tidak mengerti kalau BLBI dari BI kepada Bank Aspac diikat dengan perjanjian pengakuan hutang. Sehingga kalaupun Bank Aspac lalai menjalankan kewajibannya, perkara yang timbul hanyalah kasus perdata biasa dan bukan perkara korupsi.

Draf RUU Pemanfaatan TI masih mendapat kritik dari banyak pihak. Selain membutuhkan banyak peraturan pelaksana, RUU ini juga dinilai tidak aplikatif. Jika tidak efektif, bisa buang waktu dan uang saja.

Setelah mengeluarkan berbagai kebijakan yang "mencengangkan" pasca serangan 11 September, kini AS terancam kehilangan kemandirian peradilan yang selama ini mereka banggakan. Karena merasa diintervensi oleh eksekutif, organisasi hakim imigrasi AS menuntut pemisahan peradilan imigrasi dari departemen kehakiman.

Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Agum Gumelar mengharapkan jajarannya untuk mengoptimalkan otonomi daerah di sektor telekomunikasi sesuai dengan semangat kompetisi yang tertuang di dalam UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Caranya dengan transparansi perizinan dan penegakan hukum di sektor telekomunikasi.

Sidang Paripurna Komnas HAM melakukan klarifikasi terhadap empat orang stafnya berkaitan dengan kunjungan mereka ke Komisi II DPR-RI pada Jum�t (25/1). Sebagian anggota Komnas HAM menilai, kunjungan tersebut sebagai tamparan bahkan pencemaran nama baik Komnas HAM. Ini akibat konflik internal Komnas HAM yang terus berkepanjangan selama satu setengah tahun ini.

Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) benar-benar menjalankan niatnya untuk memeriksa proses tender penjualan saham PT Indomobil Sukses internasional Tbk. (IMSI). Namun sayang, gayung tidak bersambut. Pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam proses tender tersebut tidak memenuhi panggilan KPPU.

Karena lalai membayar bunga obligasi, PT Barito Pacific Timber Tbk dimohonkan pailit. Permohonan tersebut diajukan oleh PT Bank Niaga Tbk yang berkedudukan selaku wali amanat dari obligasi yang diterbitkan oleh Barito Pacific Timber.

Meskipun hukum acara perdata (Het Herziene Indonesich Reglement/HIR) tidak mengatur gugatan class action, bukan berarti rencana gugatan masyarakat Jakarta korban banjir terhadap Pemda DKI dapat begitu saja ditolak hakim. Dalam memutuskan perkara, hakim harus memperhatikan rasa keadilan dari masyarakat.

Sudah lebih dari dua tahun sejak diusulkan untuk diubah, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Hak Cipta sampai saat ini belum juga dirampungkan. Padahal, dua undang-undang tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) lainnya sudah selesai pada pertengahan 2001 lalu. RUU Hak Cipta masih harus menunggu waktu.

Kenaikan tarif telepon sejak awal Februari 2002 ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap masyarakat. Pasalnya, hingga kini bisa dibilang pelanggan internet sebagian besar adalah pelanggan korporasi.