Ramai-Ramai Menolak Pengesahan RUU Cipta Kerja
Selain Bahayakan Keselamatan, ICW Nilai Pilkada Serentak 2020 Rawan Kecurangan
Rekomendasi KPK: Subsidi Gas LPG Diganti Bantuan Langsung Tunai
Bila RUU Cipta Kerja Disahkan Potensial Timbulkan Masalah Baru Sektor Perizinan
Argumen Dua Fraksi Tolak RUU Cipta Kerja
Menciptakan Entitas Bisnis yang Sehat dengan Good Corporate Governance
Perlunya Aturan yang Jelas Antara Kepailitan dan Perlindungan Konsumen
Masa Berlaku Insentif Pajak Diperpanjang, Simak Penjelasannya
BJR, Manipulasi Laporan hingga Sindiran ke Jaksa di Pledoi Para Terdakwa Jiwasraya
8 Usulan Koalisi untuk Perpres Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme
Ahli: Negara Harus Atur Layanan Konten Penyiaran Berbasis Internet
Kondisi Tidak Sehat, Izin Usaha BPR Dicabut OJK
Pemberian KTA Usai Pengambilan Sumpah Peradi-SAI
Pertama Terjadi, KPPU Gunakan Perubahan Perilaku dalam Kasus Garuda Indonesia
Jangan Tertukar, Ini Bedanya DPD dan DPRD!
Mengenal Faktor-faktor Penting Transaksi Merger dan Akuisisi
Eksepsi “Rasa” Praperadilan Pinangki Sirna Malasari
Legislator Ini Usul Penyusunan PP dengan Metode Omnibus Law
Penyelesaian Konflik Tata Ruang Bakal Diatur Lewat RUU Cipta Kerja
Eksepsi Pinangki, Tepis Keterlibatan Jaksa Agung hingga Singgung Kehidupan Pribadi
Cerita Advokat Terpapar Covid-19 Sembuh Lewat Terapi Plasma Konvalesen
Revisi UU Bea Meterai Disetujui Jadi UU, Transaksi di Bawah Rp5 Juta Bebas Meterai
Jokowi Teken Perpres Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044
Potongan Hukuman Anas Urbaningrum dan “Utang” MA ke KPK
Memahami Proses Beracara di SIAC serta Implementasi Putusannya di Indonesia
OJK Pastikan Bakal Sesuaikan Aturan dengan RUU PDP

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua