Pesan ‘Mendalam’ Menkumham Bagi Advokat Pro Bono
Januari 2019, Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dibuka
Pejabat Kemepora dan KONI Jadi Tersangka Suap
DPD Minta RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Dikaji Mendalam
Anjing Pitbull Serang Satpam, Majikan Bisa Dijerat Pasal Pidana dan Perdata?
Cara Menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat
9 Inovasi dan Terobosan Teknologi Hukumonline.com Sepanjang 2018
Celah Hukum Ini Berpotensi Lemahkan Penegakan Hukum Pemilu
Code of Conduct Wajib Jadi Acuan Perusahaan Fintech dalam Menjalankan Bisnis
LPSK dan KPK Apresiasi Hakim Tolak Gugatan ke Ahli
​​​​​​​Dari Soal Probation Pegawai Kontrak, Dituduh Bank Belum Melunasi Utang Hingga Golput dalam Pemilu
KPK Cegah 5 Orang Terkait Kasus Korupsi Waskita Karya
Membangun Harapan bagi Anak Didik Lapas dalam Bingkai Hak Konstitusional Oleh: Fitra Arsil*)
Masalah Perumahan Paling Banyak Diadukan Konsumen
KPK Tetapkan Dua Tersangka Proyek Fiktif Waskita Karya
Kotak Suara Berbahan Kardus, Begini Penampakannya
Jalan Buntu Antara OJK-LBH Jakarta Atasi Dugaan Pelanggaran Hukum Fintech
Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat Tergantung Pemerintah
Menakar Masa Depan Penyandang Disabilitas di Bawah Lindungan Hukum
Alasan MK Kembali Tolak Pengujian UU Penodaan Agama
Lewat SE, Mendagri Minta Bupati/Wali Kota Bakar KTP Elektronik Rusak
Total Peserta Ujian Advokat Peradi Tahun 2018 Capai 11.397 Orang
Pengusaha Kritik Implementasi UU Perkebunan
Penguatan Penanganan Perkara Anak Lewat Teknologi
Ini Dia Jajaran Pengurus HKHPM Periode 2018-2021
Mengurai Benang Kusut Problematika Pembebasan Lahan Serta Solusinya

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua