Memahami Penerapan UU Minerba Terbaru Secara Tepat bagi Pelaku Usaha
Beda Putusan Seorang Arbiter dan Hakim Oleh: Eri Hertiawan*)
2019, BPJS Kesehatan Cegah Kerugian dari Fraud Hingga Rp10,5 Triliun
Tiga Tantangan Pemenuhan Layanan Dasar Kesehatan
Perbankan Awasi ‘Penumpang Gelap’ dalam Restrukturisasi Utang
Koordinasi Antar Instansi, Kunci Gerakkan Ekonomi di Era New Normal
Pentingnya Pengawasan Ketat Protokol Kesehatan Sektor Pariwisata
Asosiasi Pengajar HKI Soroti Lemahnya Regulasi Hak Kekayaan Intelektual
Kasasi Sofyan Basir Ditolak MA, KPK Tetap Yakini Dakwaannya
Kebijakan Ketenagakerjaan Melindungi Kepentingan Pekerja-Pengusaha
Mendag Buka Kran Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan APD
DPR Sarankan Pemerintah Tunda Pembukaan Tahun Ajaran Baru
Tahun Ajaran Baru Bakal Dimulai, Ini Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi
Menaker Minta Pengawas Pastikan Tempat Kerja Aman bagi Pekerja
Fauzie Yusuf Hasibuan: Pancasila dan Anti-Pancasila
Antara Menunda atau Menghentikan Pembahasan RUU HIP?
Ini Tujuan Transformasi Digital Memasuki Masa Normal Baru
Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana Oleh: Nefa Claudia Meliala*)
Hasil Penelitian KPPU Soal Jasa Rapid Test dan Advokasi Program Kartu Pra Kerja
Catatan Serikat Pekerja terhadap Program Tapera
Pemerintah Minta Tunda Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila
DPC Tomohon dan Minahasa Utara Menutup Rangkaian RAC Peradi-RBA
‘Peradi Peduli’ untuk Para Tenaga Honorer
120 Calon Anggota KY Jalani Tahapan Seleksi
Melihat Dampak Kebijakan Stimulus Fiskal di Tengah Pandemi
PPATK Gandeng Kemendagri Cegah Koperasi di Daerah Jadi Sarana Pencucian Uang

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua