Diperiksa Sebagai Terdakwa, Mantan Anggota DPR Sebut Sejumlah Nama Pesohor
MK Tegaskan Perkara PHI Tidak Bisa Diajukan PK
Kembali Jadi Menkeu, Ini Tantangan Sri Mulyani
Sejumlah Pekerjaan Rumah Besar Menanti Menteri ESDM
Jaksa Agung ST Burhanuddin Bantah Jadi Titipan Parpol
Data As New Oil dalam Konstruksi Hukum Ekonomi Digital di Indonesia Oleh: Danrivanto Budhijanto*)
Struktur Tarif Cukai Rokok Buka Peluang Penghindaran Pajak
Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru
Jokowi Disarankan Tak Bergantung pada UU Omnibus Atasi Persoalan Regulasi
Sejumlah Menteri Pernah Dipanggil Jadi Saksi di KPK
Siapa Bilang UMKM Tak Bisa Masuk Pasar Modal? Simak Penjelasan Hukumnya
PSHK: Pemerintahan Jokowi Jilid II, Hukum Sekedar ‘Pelumas’ Investasi
Pandangan Ahli Terkait Konstitusionalitas Pemilu Serentak
Jaksa Agung ST Burhanuddin Diragukan Independensinya
7 Pesan Jokowi ke Para Menteri Kabinet Indonesia Maju
Jokowi Tunjuk ST Burhanuddin Jadi Jaksa Agung, Ini Profilnya
Pengamat Ini Sarankan Presiden Jokowi Bentuk Kabinet Zaken
Upah Minimum Naik 8,51 Persen Tahun 2020 Tidak Ideal?
Begini Pandangan Pemangku Kepentingan Terkait Pemilu Serentak
Meneropong Kebijakan Sektor Pajak di Kabinet Kerja Jilid II
Presiden Jokowi Diingatkan Pembenahan Sektor Hukum dan HAM
Kewenangan Dewan Pengawas KPK Disebut Lampaui Batas Pengawasan
Menyoal Ide Omnibus Law dalam Pidato Pelantikan Jokowi
5 Isu Pokok dalam UU Kehutanan
Tingkatkan Profesionalitas Advokat Era Digital, KAI Jawa Barat Gelar Konferensi Daerah
Dari Sekolah yang Melarang Siswanya Membawa Ponsel Hingga Ketentuan Izin Kegiatan Keagamaan

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua