Berita> Terbaru

Terbaru

Pemerintah Serah Terima Aset Eks BLBI dan Lakukan Penetapan Status Penggunaan Aset
Pengelolaan aset eks BLBI di antaranya dapat dilakukan melalui mekanisme hibah kepada Pemda dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada K/L guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi/Pemda dan K/L, dengan tetap memperhatikan besarnya kebutuhan akan aset properti dari Pemda dan K/L.
Fitri Novia Heriani
Dikriminalisasi, Advokat Luqmanul Hakim Laporkan Oknum Pegawai Perumahan di Tangerang
Jika dianggap tidak benar, advokat dapat dilaporkan ke organisasi advokat tempatnya bernaung dan bukan ke kepolisian.
Tim Publikasi Hukumonline
Hipotek: Pengertian, Objek, dan Dasar Hukumnya
Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan dalam utang. Apa saja contoh benda tidak bergerak yang dapat dihipotekkan?
Tim Hukumonline
Pasal 32A UU HPP Jadi Landasan Hukum Tarik PPN Perusahaan Digital
Perlu adanya pembagian wewenang antar institusi yang jelas terkait implementasi pajak digital.
Mochamad Januar Rizki
Sinergi Lintas Sektor dan Stakeholder Akselerasi Transformasi Digital yang Inovatif
Teknologi digital tumbuh dengan cepat di Indonesia, didorong kolaborasi dari semua pihak untuk memaksimalkan segala potensi, baik di pusat maupun di daerah.
CR-27
Kemenkumham Luncurkan Aplikasi Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual
Pembangunan Pusat Data Nasional KIK yang terintegrasi ini merupakan bagian menjalankan amanat presiden yang tertuang melalui Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Aida Mardatillah
Pertumbuhan Ekonomi Digital Perlu Dipayungi Perlindungan Hukum Memadai
Undang-Undang Cipta Kerja adalah tautan yang mengatur penguatan ekosistem e-commerce yang dapat mendukung upaya digitalisasi pelaku UMKM.
CR-27
Kasus Nirina, Wamen ATR/BPN: Kami Sedang Investigasi Internal
Kementerian ATR/BPN telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah, menjalin MoU dengan Kepolisian, dan kejaksaan. Selama ini kasus mafia tanah hanya 125 kasus dan dibawa ke ranah hukum.
Ady Thea DA
Melihat Praktik Perlawanan Sita Eksekusi di Pengadilan
Perlawanan biasanya ditempuh dengan beberapa alasan, seperti untuk menunda proses eksekusi yang masih berjalan; mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.
CR-28