Kini, Pelaksanaan Akad Nikah Saat Pandemi Bisa di Luar KUA
Beda Sikap KPK dan Penasihat Hukum dalam Vonis Miftahul Ulum
APPI: Pemahaman Terhadap Putusan MK Soal Jaminan Fidusia Belum Seragam
Implementasi UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Dinilai Belum Efektif
Begini Fakta Persidangan Dugaan Aliran Uang ke BPK dan Kejagung di Tuntutan Eks Menpora
Majelis Diminta Kesampingkan Tuntutan Ringan Penyerang Novel
Jenderal Aktif Jabat Komisaris, Menteri BUMN Diingatkan Ketentuan UU TNI dan Polri
Tap MPRS Pembubaran PKI Bakal Dimasukan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila
BPKN: Lonjakan Tagihan Listrik Membebani Konsumen
Pemerintah Tegaskan Larangan Paham Komunisme Sudah Final
IKHAPI Selenggarakan Ujian Sertifikasi Online
Data Kependudukan di Tangan Penyedia Pinjaman Online Rawan Disalahgunakan
Peradi Luncurkan Buku Daftar Anggota Tahun 2019
Dua Hal Ini yang Mendasari Program Tapera
Pengusaha Disarankan Panggil Kembali Pekerja yang Sempat di PHK Akibat Pandemi
Ramai-ramai Menolak Perundingan RCEP di Tengah Pandemi
Bahaya Teror di Ruang Akademik
Masalah-masalah Hukum Media Sosial dan Transaksi Online
Ini Dia Kritikan Ormas Keagamaan Terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila
Sidang Pidana Online Dinilai Sulit Menemukan Kebenaran materil
Menengok Kembali Hak Pekerja di Tengah Pandemi COVID-19
DJKN: Putusan MK Terkait Jaminan Fidusia Tak Berdampak Pada Proses Lelang
Berharap Masukan Serikat Pekerja Diadopsi dalam RUU Cipta Kerja
Pemerintah Diminta Sosialisasi Regulasi Relaksasi Kapasitas Penumpang
Menyoal Tantangan Industri Moda Transportasi di Tengah Pandemi
Ada Badan Arbitrase Olahraga BAKI, BAORI dan NDRC, Apa Bedanya?

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua