Begini Pengaturan 'Penguasaan' di RUU Migas
Polemik Iuran Anggota DPC Peradi
3 Rekomendasi Komnas HAM Kepada Presiden Joko Widodo
Mengintip Tantangan Sektor Pajak 2019
Justika.com, Startup Legaltech Indonesia Pertama di CodeX Meeting Standford Law School
Benarkah Body Shaming Melanggar UU ITE? Simak Pendapat Para Ahli
Beragam Solusi Atasi Persoalan Perlindungan Pekerja Migran
Divonis 2 Tahun 8 Bulan Bui, Johannes Kotjo Terima Putusan
Menyoal Superioritas DPR dalam Revisi UU BUMN
Peraturan Anti-SLAPP Penting Bagi Pejuang Lingkungan Hidup
KPK Tangkap Kepala Daerah di Cianjur
Alasan RUU Pendidikan Kedokteran Segera Dibahas
Ketua PN Semarang Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap
KPK Tegaskan Novel Baswedan Sudah Diperiksa Penyidik Polri
Proses Persidangan Jadi Materi Pemeriksaan Hakim PN Jaksel
8 Bentuk Pelangggaran Ini Berpotensi Dilakukan PJTKI
Risiko Gagal Klaim Asuransi Saat Terkena Bencana Musim Hujan
KPK Tekankan Pentingnya 9 Nilai Integritas
Baleg Usul SOP Penyadapan KPK Masuk dalam RUU Penyadapan
5 Isu Hoaks Viral Selama November 2018
Aturan Penting Sebelum Dumping
Prof. Atip Latipulhayat: Arah Baru Hukum Internasional Perlu Dikawal, dari Eurosentrisme Menuju Pluralisme
Salah Kaprah tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia
Belum Prioritas, Isu HAM Didorong dalam Diskursus Capres-Cawapres
Peristiwa Penembakan Pekerja Konstruksi di Papua Dapat Dikategorikan Kecelakaan Kerja
Prof. Susi Dwi Harijanti : Semakin Dibutuhkan Perspektif Internasional dalam Hukum Tata Negara Indonesia

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua