25 Advokat Minta MK Batalkan Perubahan UU KPK
Tiga Kemungkinan Jika Presiden Terbitkan Perppu KPK
Akhirnya Terbit Juga! Perpres Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Oleh: Priskila P. Penasthika*)
Daftar! Pengambilan Sumpah Advokat 23 Oktober 2019 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
3 Model Pembiayaan dalam Pemindahan Ibukota Negara
Dari Perusahaan Mengintip Isi Rekening Karyawan, Hingga Ganti Rugi Pengamen Korban Salah Tangkap
Sejumlah Harapan terhadap ‘Nahkoda’ Badan Legislasi Pemerintahan
Perppu yang Menyelamatkan Oleh: Korneles Materay*)
Amandemen Konstitusi Buka Ruang Partisipasi Publik
​​​​​​​Meneropong Tantangan dan Peluang Industri Kendaraan Listrik via Diskusi
5 Catatan Menyederhanakan Izin Investasi Melalui Omnibus Law
Berjuta Aksi Para Atlet Peradi
Gelaran Rakernas, PPKHI Beri Penghargaan Layanan Terbaik kepada KPT Aceh
Tim Peradi di Tiga Cabor Takluk dari The Malaysian BAR
KPK Sebut Arteria Dahlan Tak Paham Beda Barang Sitaan dan Rampasan
Tim Stranas Percepatan Administrasi Kependudukan Dibentuk
Syarat DPR-Presiden Boleh Ajukan RUU Di luar Prolegnas
Langkah Hukum Jika Lembaga Pemerintah Sebarkan Informasi Salah
90 Peserta International Friendly Games Peradi Bertandang ke Malaysia
Pelaksanaan Sertifikasi Halal Belum Siap, Presiden Disarankan Terbitkan Perppu
Badan Pengkajian MPR Tindaklanjuti Rekomendasi Amandemen UUD 1945
Pemerintah Diminta Cabut Aturan Tata Cara Penempatan Buruh Migran
YLKI Respons Positif Rencana Kenaikan Cukai Rokok
Beragam Hal Wajib Berbahasa Indonesia, Kecuali…
Pilihan Presiden Terpilih
OTT Kepala Daerah, Antara Kritik dan Apresiasi

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua