PKPU Diperpanjang 19 Hari, Debitur Apartemen LA City Masih Nego 2 Investor
Tindak Pidana Perpajakan Bisa Jadi Pintu Masuk Pengujian MLA
Lima Fokus Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Dituntut 8 Tahun Penjara Plus Hukuman Tambahan, Terdakwa Ini Kritik KPK
Aturan Soal Hibah Bagi Ormas yang Bersumber dari APBD
Indonesia-Swiss Teken MLA, Begini Respons KPK
Prostitusi Online dan Hukum Pidana Oleh: Nathalina Naibaho*)
Jalani Uji Kelayakan, Ini Profil 11 Calon Hakim Konstitusi
Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana?
4 Catatan Koalisi untuk Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi
Menganut Prinsip Retroaktif, Perjanjian MLA Indonesia-Swiss Sah Ditandatangani
Strategi Wujudkan Visi, DPC Peradi Jakarta Pusat Gandeng Hukumonline
Dari Soal Presidential Threshold Sampai Pembayaran Upah Minimum
Empat Kritik LBH atas Rencana Peradilan Cepat Kasus Narkotika
KPK Duga 2 Pegawainya Dianiaya Saat Bertugas
Berdekatan dengan Pemilu, Pengaturan Penempatan Data Center Ditunda
3 Korporasi Ini Diduga Rugikan Negara Hampir Rp6 triliun
Aturan yang Membolehkan Motor Melintas Jalur Tol
KPK Soroti Petahana DPRD DKI Jakarta, Mengapa?
Alasan Hukum Komunitas Konsumen Somasi Kemenhub Soal Bagasi Berbayar
DPC Peradi Jakarta Pusat dan Hukumonline Berkolaborasi
Penahanan dalam RKUHAP Diusulkan Perlu Uji ‘Akuntabilitas’
Kini, Seluruh Jenis SPT Wajib Laporkan Pajak Melalui E-filling
Ingin ‘Membumikan’ Hukum Internasional, Kementerian Luar Negeri Kunjungi Hukumonline
Masalah Due Diligence dalam Surat Dakwaan Mantan Dirut Pertamina
Kabar Pro Zina Hoaks, RUU Kekerasan Seksual Perkuat Perlindungan Korban

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua