Tak Perlu Tunggu Lama, Pemegang IUPTL Dapat Tetapkan Tarif Tenaga Listrik Sementara
Ini Poin Penting Hasil Rakernas Peradi
Mengintip Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2018
​​​​​​​Dari Soal Nafkah Pasca Cerai, Pelecehan Seksual, Hingga ‘Pelakor’
Miris, 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum
Sejumlah Harapan terhadap 7 Komisioner LPSK Terpilih
Berkaca dari Kasus Nuril, UU ITE Masih Rawan Kriminalisasi Oleh: Nefa Claudia Meliala*)
MA RI dan MA Belanda Jalin Kerjasama Dokumentasi Putusan
Pentingnya Peran Advokat Menjaga Lingkungan Hidup
Menurut Aturan Terbaru, Pungutan Ekspor CPO Dievaluasi Setiap Bulan
Permudah Penelusuran Database Putusan, MK Gandeng Hukumonline
Pesan Mendalam Otto Hasibuan di Rakernas Peradi
Tingkatkan Kualitas Pengadilan, MA RI dan MA Belanda Berkolaborasi
4 Uang Kertas Rupiah Ini Harus Ditukar Sebelum 31 Desember 2018
Bupati Jepara dan Hakim PN Semarang Tersangka Suap
MK Diminta Cabut Kata ‘Tionghoa’ dalam KUHPerdata
Semarak Meriahnya Pembukaan Rakernas Peradi
Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi oleh Polisi dalam Kasus Novel
Kerahasiaan Tanda Tangan Elektronik Takut Bocor? Begini Penjelasan Pelaku Usaha
Dalam Perceraian, Anak Tak Bercerai dari Orang Tua Oleh: Laras Susanti*)
Terbukti Korupsi, Zumi Zola Terima Divonis 6 Tahun Penjara
PP Manajemen PPPK Berpotensi Digugat ke MA
Perantara Suap untuk Setnov Divonis 10 Tahun Bui
Pengusaha: Permenaker Upah Minimum Melengkapi Peraturan Teknis PP Pengupahan
Cegah Korupsi di Sektor Swasta Lewat Sebuah Buku
‘Bom Waktu’ yang Jadi Perhatian Pelaku Usaha di 2019

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua