Pokok-pokok Perubahan Perpajakan di UU Cipta Kerja, Simak Penjelasannya!
Ada Peran Firli Bahuri di “OTT Zonk” UNJ
Ramai-ramai Menuntut Transparansi Naskah UU Cipta Kerja
ILUNI UI Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Batalkan UU Cipta Kerja
Merintis Langkah Dekarbonisasi Lewat Transisi Sektor Transportasi Berbasis Listrik
Narasi ‘Gugat Saja UU Cipta Kerja ke MK’ Perlu Disikapi Hati-Hati
Pemerintah Tegaskan Tak Hapus Instrumen Amdal dalam UU Cipta Kerja
Koalisi Kecam Aksi Brutal Aparat dalam Aksi Nasional Tolak UU Cipta Kerja
Antara Perbaikan Draf dan Lemahnya Legitimasi UU Cipta Kerja
Solusi Penataan Regulasi yang Berkualitas Lewat Sebuah Buku
Terpilih Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan Komit Perkuat Organisasi Menuju Single Bar
Begini Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online
SK 104/2019 Disetujui dan Kandidat Ketua Umum Peradi 2020-2025
Mengenal Hubungan In House Counsel dan Law Firm dalam Hukum Bisnis
Polemik Pengaturan Pesangon dan JKP dalam UU Cipta Kerja
Argumen Himpasiling UI dan ICEL Tolak UU Cipta Kerja
Suara Penolakan DPC Terkait SK 104 Jelang Munas Peradi
UU Cipta Kerja, Produk Legislasi yang Tutup Ruang Demokrasi
Menaker Minta Serikat Buruh Pikirkan Ulang Aksi Mogok Nasional
Disahkan, Ini Poin Penting dalam UU Cipta Kerja
Nasihat Hakim Agung bagi Pejabat Lelang agar Terhindar dari Persoalan Hukum
Mengenal Metode “Omnibus Law”
Tolak RUU Cipta Kerja, Koalisi Serukan Aksi Nasional
PN Lubuk Pakam Batalkan SK Perubahan Anggaran Dasar PERADI
Hasil Pembahasan RUU Cipta Kerja Harusnya Disebarluaskan
Dirugikan Putusan MK, Debt Collector Uji Aturan Eksekusi Jaminan Fidusia

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua