Utama

RPP Klaster Ketenagakerjaan Rampung, Begini Respons Pengusaha dan Serikat Pekerja

Empat RPP UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan sudah diharmonisasi dan menunggu ditetapkan Presiden. Kalangan pengusaha mendukung RPP UU Cipta Kerja dan berkomitmen mensukseskan implementasinya. Kalangan buruh tetap menolak substansi RPP. Ada juga serikat buruh yang menolak UU Cipta Kerja, tapi hanya memberi masukan untuk RPP JKP.
Ady Thea DA

Alasan Pemerintah Kurangi Kompensasi PHK

Pemerintah ingin memperkuat Jaminan Sosial agar pembayaran kompensasi PHK dapat direalisasikan. Apindo menyebut kalangan usaha kecil dan mikro masih belum sepakat dengan sebagian ketentuan RPP PKWT-PHK, seperti Pasal 58 RPP PKWT-PHK terkait kompensasi PHK 50 persen dari besaran haknya.
Ady Thea DA

Tips Aman bagi Konsumen dalam Membeli Rumah

Untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, konsumen perlu mengenali perbedaan developer asli dengan developer bodong.
M. Agus Yozami

2 Hakim, 3 Panitera, dan 4 Advokat Disebut dalam Dakwaan Rohadi

Ada juga nama Sareh Wiyono, mantan hakim dan juga anggota DPR.
Aji Prasetyo

Segera Rampung, Begini Perkembangan Penyusunan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Di tahap akhir pembahasan, jumlah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja menjadi sebanyak 54 peraturan. Dua di antaranya sudah ditetapkan dalam bentuk PP (PP 73/2020 dan PP 74/2020), sedangkan yang dalam proses penyelesaian sebanyak 52 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 47 RPP dan 5 RPerpres.
Fitri Novia Heriani

Begini Mekanisme Pemilahan Perkara Kasasi-PK di MA

Pemilahan perkara ini untuk mempermudah dan mempercepat penanganan perkara kasasi dan PK di MA.
Agus Sahbani

Mereview Produk di Youtube Melanggar Hukum? Ini Penjelasannya

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
M. Agus Yozami

Voucer Pulsa dan Token Listrik Dikenai Pajak, Begini Penjelasannya

Aturan ini tidak menimbulkan jenis pajak baru. Pengenaan PPN terhadap telekomunikasi sudah diatur sejak tahun 1988.
Fitri Novia Heriani

Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran

Perceraian dalam perkawinan campuran, anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Jika anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya WNI, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah wajib mengurus status kewarganegaraan RI bagi anak tersebut.
Ady Thea DA

Access to “Justice”

​​​​​​​Kemajuan cara berpikir, teknologi dan kemampuan untuk hidup lebih normal harusnya mampu membawa kita semua keluar dari krisis ini.
RED