Utama

​​​​​​​Kemajuan cara berpikir, teknologi dan kemampuan untuk hidup lebih normal harusnya mampu membawa kita semua keluar dari krisis ini.

Koalisi menilai bencana yang terjadi buah dari maraknya penerbitan izin usaha pertambangan, kelapa sawit, kayu, bagi korporasi. Pemerintah harus mengevaluasi izin yang berkontribusi menyebabkan banjir dengan melakukan penegakkan hukum, seperti pencabutan izin, pidana, dan perdata. Dilanjutkan dengan moratorium untuk kegiatan usaha sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Karena itu, setiap kebijakan kelautan dan perikanan seharusnya didasarkan evidence based atau kebijakan berbasis bukti obyektif dan hasil penelitian yang akurat.

Jika ada kontrak yang sudah dibuat dengan itikad baik, maka pelanggaran Pasal 1321 sampai 1328 KUHPerdata harus diselesaikan secara gugatan perdata, bukan pidana. Tapi, penipuan dalam perjanjian hanya diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata.

Pencatatan Hak Cipta maupun pendaftaran Hak Kekayaan Industri bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

Peluncuran laman Lexikan.id ini untuk menyediakan informasi, analisis hukum sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Kebijakan sektor perikanan dan kelautan dinilai belum berdasarkan evidence based dan riset.

Penerapan Pasal 223 UU Kepailitan dinilai hanya berlaku untuk kepentingan publik, bukan perorangan.

Setelah terbitnya putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin bisa dibuat setelah perkawinan.

Ditariknya Pasal 29 dalam Peraturan BPOM No.8 Tahun 2020 menambah ketidakjelasan tentang legalitas penjualan minuman beralkohol secara online.

Salah satunya, rampungnya PP sektor investasi, terutama terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) perizinan berusaha sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.