Utama

Tim serap aspirasi telah menerima sekitar 37 aspirasi dari masyarakat mengenai muatan aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Jumlah tersebut akan bertambah seiring pertambahan rancangan aturan pelaksana yang diunggah pemerintah.

Perlu langkah antisipatif perusahaan BUMN menghadapi dampak bisnis pandemi.

Sampai saat ini dinilai tidak ada penyelesaian yang adil dan memadai terhadap seluruh kasus penyerangan terhadap pembela HAM. Diharapkan ada sistem perlindungan pembela HAM yang dimuat dalam revisi UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Komnas HAM sudah meminta keterangan pihak FPI. Amnesty International Indonesia dan LBH Jakarta mendesak pengusutan kasus ini secara transparan dan akuntabel. Polri berjanji akan memberi informasi dan data yang diperlukan Komnas HAM untuk menyingkap kasus ini.

KPU akan jemput bola, hingga pasien bisa diwakilkan suaranya.

Ada delapan poin dalam RPP Sektor Perdagangan ini. Mulai pengaturan kebijakan pengendalian ekspor impor, hingga pengaturan pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

ICW dan Menkopolhukam anggap Mensos bisa dikenakan hukuman mati.

Perwakilan pengusaha menilai UU Cipta Kerja ditujukan untuk membenahi persoalan ekonomi, antara lain penyerapan tenaga kerja yang lemah. Tapi, perwakilan buruh berpendapat UU Cipta Kerja “berwajah” konflik.

Bila dilihat dari pasal yang disangkakan tidak ada ancaman hukuman mati.

Sebelumnya, para konsumen telah melapor serta melakukan perbaikan di bengkel resmi DFSK, namun kendaraan masih mengalami kendala yang sama. DFSK menyatakan akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan hukum sebaik-baiknya.