Utama

Kesadaran perlindungan data pribadi harus diedukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Ekonomi digital adalah situasi nyata yang harus dihadapi. Maka perlunya informasi hukum dan literasi terkait usaha startup dan UMKM untuk mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Advokat harus memiliki image (citra diri) atau branding-nya sendiri. Sebab, advokat tidak boleh mengiklankan diri.

Pemerintah diminta memastikan terlebih dahulu pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sehingga melindungi para pengajar dan peserta didik.

Salah satunya membatasi 4 jenis perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan hak; kepentingan; pemutusan hubungan kerja (PHK); dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan.

​​​​​​​Bank harus memastikan tidak terjadi moral hazard atau penumpang gelap (free rider) dalam penerapan restrukturisasi kredit.

Kemudahan akses permodalan merupakan poin penting dalam memunculkan investasi baru dan pemerataan ekonomi.

Bukan bertujuan untuk meng-empower WP untuk melakukan pelanggaran perpajakan. Namun bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Adanya potensi pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan kepala daerah lain terkait pelanggaran prokes Covid-19 sangat sulit diterapkan jika mengacu UU Pemda dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. UU Pemda mengatur dua jalur pemberhentian kepala daerah melalui usulan DPRD dan langsung oleh Presiden/Mendagri bila melakukan tindak pidana berat.

Kepal berupaya membela dan mempertahankan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia yang merasa dirugikan atas proses pembentukan UU Cipta Kerja yang dinilai inkonstitusional ini.