Katalog Produk
Berlangganan Pro
Daftar
Masuk
Icon klinikKlinik
Tanya jawab gratis tentang berbagai isu hukum
Tips HukumPidanaKeluargaPerdataKenegaraanProfesi HukumIlmu HukumBisnis
Pertanahan & PropertiKetenagakerjaanPerlindungan KonsumenHak Asasi ManusiaKekayaan IntelektualTeknologiStartup & UMKM
Icon JurnalJurnal
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda
Daftar JurnalArtikel
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon beritaBerita
Informasi dan berita terkini seputar perkembangan hukum di Indonesia
UtamaTerbaruKolomFotoJedaTajuk
ProfilIsu HangatPojok AKPIPojok INIPojok KUHPKabar Kampus Surat Pembaca
Icon EventEvent
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Kegiatan TerkiniEvent OrganizerIn-House Training
Arsip KegiatanNarasumber
Icon online publicationData Pribadi
Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum
Icon RankingRankings
Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia
Icon PKPAPKPA
PKPA Hukumonline bersama PERADI dan FH Yarsi dengan kurikulum komprehensif dan pengajar terbaik
Icon analysisOnline Course
Platform belajar hukum terbaik secara online dengan materi dan pengajar yang berkualitas
Icon online publicationPublikasi Online
Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda
Icon analysisPusat Data
Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi
Peraturan Pusat
Putusan
Peraturan Daerah
Precedent
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon intelligenceLegal Intelligence UpdatesNew
Konten eksklusif dari sumber A1 tentang rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah terkini
Icon Premium StoriesPremium Stories
Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum
Icon University SolutionsUniversity Solutions
Platform pengetahuan hukum terintegrasi untuk jaringan akademisi hukum terdepan di Indonesia
PRODUK PILIHAN
Icon Exdoma
Exdoma

Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi

Publikasi Online

Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda

Icon Ranking
Rankings

Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia

Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon dmsDocument Management System
Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi
Icon JustikaKonsultasi Hukum
Solusi hukum dari para Advokat berpengalaman
Icon DokumenPembuatan Dokumen
Pembuatan dokumen hukum hukum dengan cepat dan mudah
PRODUK PILIHAN
Icon Premium Stories
Premium Stories

Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum

Icon Pusat Data
Pusat Data

Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi

Icon Event
Event

Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini

Katalog Produk
Berlangganan Pro
Info Hukum
ProSolusiInfo HukumEvents & Awards
KlinikBeritaData PribadiJurnal
HomeUtamaTerbaruKolomFotoJedaTajukProfilIsu HangatPojok AKPIPojok INIPojok KUHPKabar KampusSurat Pembaca
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
  1. Beranda
  2. Berita
  3. Utama

Utama

Begini Prediksi Putusan Sengketa Pilpres 2024

Begini Prediksi Putusan Sengketa Pilpres 2024

Masa Depan AI sebagai Alat Penunjang Pekerjaan Lawyer

Masa Depan AI sebagai Alat Penunjang Pekerjaan Lawyer

Dua Poin Utama Amicus Curiae Asosiasi Pengacara Indonesia di AS Terkait PHPU Pilpres

Dua Poin Utama Amicus Curiae Asosiasi Pengacara Indonesia di AS Terkait PHPU Pilpres

Prediksi 2 Pakar HTN soal Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Prediksi 2 Pakar HTN soal Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Alasan Pemerintah Tak Menaikan Upah Minimum Tahun 2021

Pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian pada masa pandemi Covid-19 dan kemampuan perusahaan memenuhi hak buruh. Pengusaha menyambut baik kebijakan ini. Sebaliknya kalangan buruh menolak yang menilai SE Menaker tidak wajib dipatuhi Gubernur.
•
Ady Thea DA

Guru Besar FHUI: UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Tidak Lebih Baik Dibanding UU PPLH

Mulai dilemahkannya peran masyarakat pemerhati lingkungan hidup dalam penerbitan dokumen Amdal, ruang keberatan ke pengadilan dihapus, pelemahan sanksi pidana, hingga menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam menilai dan menetapkan Amdal perusahaan.
•
Rofiq Hidayat

Majelis Hakim Kabulkan PKPU Otto Hasibuan ke Joko Tjandra Sebesar AS$2,5 juta

Dua syarat materiil adanya utang dan lebih dari satu kreditor.
•
Aji Prasetyo

Begini Pandangan Pakar Terkait Perluasan ‘Menghadap' dalam UU Jabatan Notaris

PP INI selaku organisasi tunggal yang mewadahi notaris menyiapkan tiga altenatif penandatanganan akta otentik di masa pandemi Covid-19.
•
Fitri Novia Heriani

Pembuktian Terbalik Penyitaan Aset Dua Terdakwa Jiwasraya

Jika tidak bisa dibuktikan dari hasil yang sah maka harta bendanya dirampas negara.
•
Aji Prasetyo

Membahas Rancangan PP Ketenagakerjaan, Buruh Tetap Menolak UU Cipta Kerja

Meliputi RPP tentang Pengupahan; RPP TKA; RPP Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; dan RPP JKP. Pengusaha meminta agar RPP tidak mereduksi substansi UU Cipta Kerja. Sedangkan, serikat buruh tetap menolak ikut membahas RPP Ketenagakerjaan.
•
Ady Thea DA

Soroti Birokrasi Perizinan Berusaha, Begini Pandangan Advokat tentang UU Cipta Kerja

Investor menemukan hambatan terhadap ketentuan perijinan yang saling tumpang tindih antara pusat dan daerah.
•
Moch. Dani Pratama Huzaini

UU Cipta Kerja Dinilai Jauhkan dari Kedaulatan Pangan

UU Cipta Kerja dinilai akan semakin membuka lebar kran impor pangan untuk sistem ketahanan pangan.
•
Ady Thea DA

Bila Perppu Tak Terbit, Uji Formil UU Cipta Kerja Ujian Independensi MK

Presiden diminta menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang pembentukannya dinilai cacat formil dan tidak akuntabel. Jika tidak, MK yang seharusnya membatalkan UU Cipta Kerja ini karena cacat formil.
•
Rofiq Hidayat

15 Isu yang Menimbulkan Sengketa Kontrak di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaku usaha diminta untuk mengedepankan komunikasi dalam sengketa kontrak, terutama yang bersifat administrasi.
•
Fitri Novia Heriani
2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com