Utama

Terpilih Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan Komit Perkuat Organisasi Menuju Single Bar

Sejumlah isu yang layak mendapat perhatian Peradi ke depan antara lain, bagaimana mengembalikan marwah Peradi; menyelesaikan perpecahan Peradi; membenahi kualitas advokat; dan mendorong advokat untuk aktif dalam perjuangan hukum.
Ady Thea DA

Begini Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online

Perma ini tidak dimaksudkan persidangan harus dilaksanakan secara online, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan bisa dilaksanakan secara online, dan bagaimana tata caranya.
Aida Mardatillah

SK 104/2019 Disetujui dan Kandidat Ketua Umum Peradi 2020-2025

80 persen peserta Munas III Peradi menyetujui perubahan anggaran dasar yang tertuang dalam SK No.104/PERADI/DPN/IX/2019. Ketua umum yang sudah menjabat selama 2 periode dapat dipilih kembali. Ada tiga kandidat ketua umum Peradi yakni Otto Hasibuan, Ricardo Simanjuntak, dan Charles Silalahi.
Ady Thea DA

Mengenal Hubungan In House Counsel dan Law Firm dalam Hukum Bisnis

Ada beberapa pertimbangan bagi in house consel dalam menentukan atau memilih jasa law firm.
Mochammad Januar Rizki

Polemik Pengaturan Pesangon dan JKP dalam UU Cipta Kerja

Pengaturan pesangon dalam UU Cipta Kerja disepakati maksimal 25 kali gaji dengan rincian 19 kali gaji ditanggung pengusaha dan 6 kali gaji ditanggung pemerintah melalui program JKP.
Rofiq Hidayat

Argumen Himpasiling UI dan ICEL Tolak UU Cipta Kerja

Mengajak civitas akademika dan aktivis lingkungan serta masyarakat sipil untuk terus mengkritisi dan mengawal implementasi kebijakan pemerintah yang berpotensi merusak lingkungan.
Agus Sahbani

Suara Penolakan DPC Terkait SK 104 Jelang Munas Peradi

DPC Jaksel menolak penetapan atau pengesahan perubahan Anggaran Dasar SK 104, sedangkan DPC Jakpus mengimbau DPN Peradi menghormati putusan PN Lubuk Pakam.
Aida Mardatillah

UU Cipta Kerja, Produk Legislasi yang Tutup Ruang Demokrasi

Karena mengabaikan sejumlah pasal dalam Tata Tertib DPR, sehingga pengesahan RUU Cipta Kerja tergesa-gesa tanpa mendengar aspirasi publik. Meski menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja, F-PAN menyampaikan 8 catatan.
Rofiq Hidayat

Menaker Minta Serikat Buruh Pikirkan Ulang Aksi Mogok Nasional

Menaker mengklaim telah mengakomodir aspirasi buruh dalam RUU Cipta Kerja. Serikat buruh menyebut ini basa-basi.
Ady Thea DA

Disahkan, Ini Poin Penting dalam UU Cipta Kerja

Dalam pembahasan RUU disepakati mencabut 7 UU dari RUU Cipta Kerja, tapi menambah 4 UU baru. Tak menghapus aturan cuti haid dan cuti kehamilan dalam UU Ketenagakerjaan. Persyaratan pemutusan hubungan kerja tetap sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.
Rofiq Hidayat