Utama

Pokok-pokok Perubahan Perpajakan di UU Cipta Kerja, Simak Penjelasannya!

Setidaknya terdapat 18 perubahan yang dilakukan oleh pemerintah di sektor perpajakan dalam UU Ciptaker.
Fitri Novia Heriani

Ada Peran Firli Bahuri di “OTT Zonk” UNJ

​​​​​​​Istilah kata OTT di pesan WhatsApp jadi alasan Aprizal dihukum ringan.
Aji Prasetyo

Ramai-ramai Menuntut Transparansi Naskah UU Cipta Kerja

Berbagai disinformasi mengenai substansi dari UU Cipta Kerja dan tuduhan hoaks sebagaimana disampaikan Presiden merupakan dampak dari buruknya keterbukaan informasi penyusunan UU Cipta Kerja.
Mochammad Januar Rizki

ILUNI UI Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Batalkan UU Cipta Kerja

Selain substansi bermasalah, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan RUU Cipta Kerja dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan, minim sosialisasi, dan minim penyerapan aspirasi masyarakat serta tidak sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Ady Thea DA

Merintis Langkah Dekarbonisasi Lewat Transisi Sektor Transportasi Berbasis Listrik

Efisiensi energi melalui pendekatan Avoid, Shift, dan Improve (ASI) yang sudah diadopsi pemerintah saat ini perlu diperkuat kembali.
Moch. Dani Pratama Huzaini

Narasi ‘Gugat Saja UU Cipta Kerja ke MK’ Perlu Disikapi Hati-Hati

Karena membutuhkan argumentasi yang kuat apakah pasal-pasal UU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi? Tapi, apa yang dituntut buruh, mahasiswa, dan elemen masyakat lain itu legislative review atau executive review, bukan judicial review.
Agus Sahbani

Pemerintah Tegaskan Tak Hapus Instrumen Amdal dalam UU Cipta Kerja

Karena keberadaannya diatur Pasal 1 angka 11 UU Cipta Kerja yang menyebutkan Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha.
Fitri Novia Heriani

Koalisi Kecam Aksi Brutal Aparat dalam Aksi Nasional Tolak UU Cipta Kerja

Tindakan brutal aparat melanggar UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Perkap No. 8 Tahun 1999 Tentang Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia.
Ady Thea DA

Antara Perbaikan Draf dan Lemahnya Legitimasi UU Cipta Kerja

Perbaikan draf UU Cipta Kerja setelah proses persetujuan DPR menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja.
Rofiq Hidayat

Solusi Penataan Regulasi yang Berkualitas Lewat Sebuah Buku

Saldi menyarankan judul buku diubah menjadi “Penataan Regulasi di Indonesia atau Gagasan Penataan Regulasi di Indonesia”.
Aida Mardatillah