Utama

Ahli: Pengunduran Diri Anggota Legislatif Ikut Pilkada Tak Halangi Hak Dipilih

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada haruslah dimaknai sebagai konstruksi hukum untuk mewujudkan demokrasi yang menjamin kesetaraan politik sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015.
Aida Mardatillah

Legislator Ini Tolak Sentralisasi Bidang Pendidikan dalam RUU Cipta Kerja

Karena itu, klaster pendidikan diminta dikeluarkan dari draf RUU Cipta Kerja karena semangatnya komersialisasi dan liberalisasi Pendidikan yang bertentangan dengan konstitusi.
Rofiq Hidayat

Jika Tetap Berlanjut, Pelaksanaan Pilkada Potensi Langgar Tiga Hak Ini!

Hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak rasa aman yang dijamin UUD 1945, UU HAM, dan UU Kesehatan. Komnas HAM dan ELSAM meminta agar pelaksanaan tahapan pilkada ditunda.
Agus Sahbani

Imunitas Profesi dalam Perspektif Hukum Pidana

Upaya mengungkap pelanggaran etika juga menyangkut kepentingan masyarakat.
Muhammad Yasin

Mendorong Penerapan Kepatuhan dan Tata Kelola di Industri Fintech

Keseimbangan antara inovasi dengan kepatuhan dan tata kelola perusahaan fintech harus diterapkan demi perlindungan konsumen.
Mochammad Januar Rizki

Menariknya Profesi In House Counsel bagi Lulusan Sarjana Hukum

Profesi in house counsel menjadi salah satu profesi pilihan bagi para lulusan muda sarjana hukum. Terdapat kompetensi yang menantang bagi para sarjana hukum untuk terjun sebagai in house counsel.
Mochammad Januar Rizki

Advokat Terpapar Covid-19 dan Optimalisasi Sidang Elektronik

Tiga DPN Peradi sepakat agar para advokat diminta tetap patuh menjalankan protokol kesehatan dan berupaya mengoptimalkan sidang elektronik melalui aplikasi e-Court dan E-Litigation termasuk pertemuan virtual dengan kliennya.
Aida Mardatillah

Nama Pak Tjip dalam Diskusi Cita Negara Hukum

Negara hukum seharusnya membahagiakan rakyatnya.
Muhammad Yasin

Tangani Pailit dan PKPU, Kurator dan Pengurus Diingatkan Azas Keberlangsungan Usaha

Kurator memiliki peran penting dalam menyelamatkan dunia usaha dalam kondisi krisis.
Fitri Novia Heriani

MK Diminta Tegaskan Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Dalam amar putusannya sebagaimana larangan rangkap jabatan berlaku pula bagi Menteri sesuai putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019. Sebab, pemerintah menganggap putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 tidak mengikat.
Agus Sahbani