Utama

Keseriusan KPK Awasi Anggaran Penanganan Covid-19

Mulai membentuk Satgas penyaluran anggaran Covid-19 dan Gugus Tugas; membuat delapan rambu penggunaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa; hingga petunjuk data bansos. Bila tidak bisa dicegah, KPK mengancam pelaku korupsi di tengah bencana dengan hukuman mati.
Rofiq Hidayat

Penting !!! Inilah Putusan-Putusan PHK Akibat Force Majeur

Lingkup force majeur sebagai dasar PHK berkembang dalam praktik. Tak semua hak pekerja dikabulkan.
Muhammad Yasin

Marak Webinar Akibat Covid-19, Alternatif Branding dan Marketing Bagi Lawyer

Menjangkau lebih banyak peserta dengan biaya hemat.
Norman Edwin Elnizar

Aturan-Aturan Terkait Force Majeur dalam KUH Perdata

Selain diatur dalam perikatan pada umumnya, diatur pula dalam kegiatan sewa menyewa dan perburuhan.
Muhammad Yasin/Hamalatul Qur'ani

Menakar Potensi Gugatan Internasional Terhadap Cina Akibat Covid-19

Akan sulit mencari dalil yang dijadikan dasar gugatan. Hal ini karena pemerintah Cina tidak akan transparan kepada pihak lain yang mencari bukti penyebaran Covid-19.
Mochamad Januar Rizki

Kenali MAC Clause dan Doctrine of Frustration, Klausul Pemaaf dalam Kontrak Internasional

MAC clause dan doctrine of frustration sama-sama berfungsi untuk menterminasi/mengakhiri kontrak.
Hamalatul Qur'ani

Alasan Sejumlah Tokoh dan Lembaga 'Gugat' Perppu Penanganan Covid-19

Majelis panel meminta para Pemohon memperbaiki dan memperjelas kedudukan hukum dan hak konstitusional yang dirugikan dengan berlaku Perppu No. 1 Tahun 2020 ini.
Aida Mardatillah

MA Rampungkan Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor

Draf Perma Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor ini mengatur dasar dan standar pemidanaan perkara tipikor bagi hakim dengan kategori hukuman berat, sedang, ringan, dan sangat ringan.
Aida Mardatillah

Autentikasi Elektronik, Pelajaran dari Notaris Australia Selama Wabah Covid-19

Syarat autentikasi akta tidak lagi harus bertemu fisik ke depan notaris untuk verifikasi identitas.
Norman Edwin Elnizar

Antisipasi Kenaikan Perkara Kepailitan dan PKPU Akibat Covid-19

SEMA memungkinkan penundaan sidang perkara-perkara yang ditentukan jangka waktunya dalam perundang-undangan.
Hamalatul Qur'ani/Aji Prasetyo