Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum
Akhir September, RUU Anti Terorisme Diserahkan ke Presiden
Koalisi LSM Kritik Pembahasan Lima RUU Bidang Peradilan
Hak Gugat Walhi Diakui Pengadilan Tokyo
KPU Berpotensi Jadi Lembaga yang Tak Tersentuh Hukum
DPR Setujui Amandemen Undang-Undang Anti Pencucian Uang
RUU Komisi Yudisial akan Dibahas Bersama Empat RUU Bidang Peradilan
Seorang Terdakwa Tidak Hadir, Berkas Kasus Priok Tetap Dibacakan
Perma Persaingan Usaha Timbulkan Kebingungan, Hakim Konsultasi ke MA
Penjelasan Tampilan Baru dan Akses ke Pusat Data hukumonline
Kejaksaan Ingin Posisi Jaksa Agung Tertutup Bagi Orang Luar
Hakim Dinilai Abaikan UU Korupsi dan Putusan MA
Walau Didiskon, Pendaftaran Disain Industri oleh UKM Masih Minim
Hak Budget Tak Lagi di Kantong DPR
Ketua MA Dorong Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu
Ketua MK: UU Tanpa Pengesahan Presiden Dapat Dibatalkan
Pusat Mediasi Diresmikan, Tumpukan Perkara Diharapkan Berkurang
Pengacara Samadikun Temui Hakim, Kejaksaan Tak Ambil Pusing
KPPU Menilai Sistem Dual Acces Hambat Persaingan Usaha
Prioritas Legislasi DPR Masih Dipengaruhi Modal dan Kekuasaan
Penerapan GCG di Sembilan BUMN, Dapat Nilai C dari BPKP
Perlunya Pemberitahuan SP3 kepada Saksi Pelapor Jadi Pro Kontra
PN Jaksel Memutuskan Para Kreditur DJI Harus Bayar Ganti Rugi Jutaan Dolar
'Generasi Muda Jijik dengan Pornografi'
KPPU Minta Prosedur Keberatan Garuda Diajukan Melalui Mekanisme Perma Persaingan Usaha
Pemerintah Sedang Matangkan RUU Perkosaan

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua