Berlangganan Pro

Utama

Dissenting, Prof Enny Nurbaningsih: Ketidaknetralan Pejabat, Berkelindan Pemberian Bansos

Dissenting, Prof Enny Nurbaningsih: Ketidaknetralan Pejabat, Berkelindan Pemberian Bansos

Catatan Kritis Akademisi Terhadap Dua Putusan Sengketa Pilpres 2024

Catatan Kritis Akademisi Terhadap Dua Putusan Sengketa Pilpres 2024

Dissenting, Prof Saldi Isra Ungkap Sebab Pemilu Tidak Berjalan Jurdil

Dissenting, Prof Saldi Isra Ungkap Sebab Pemilu Tidak Berjalan Jurdil

Mendorong Peran Pengawasan DPR Saat Pandemi Covid-19

Karena ada 7 persoalan besar yang perlu disikapi DPR sebagai pengawas kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 agar lebih efektif.

Kerentanan Pelanggaran Data Pribadi di Tengah Pandemi Covid-19

Kerawanan pelanggaran hukum data pribadi semakin tinggi di tengah aktivitas masyarakat yang didominasi melalui internet. RUU PDP didesak tetap dibahas di tengah kondisi saat ini.

Mochamad Januar Rizki

Keseimbangan Kepentingan dalam Mengungkap Data Pribadi Pasien Covid-19

Banyak peraturan yang mewajibkan tenaga kesehatan untuk merahasiakan data pribadi pasien. Namun ada warga yang khawatir terpapar virus jika data pasien tidak dibuka. Komisi Informasi Pusat punya peran penting.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik di Sidang E-Litigasi

Pembuktian tanda tangan elektronik bisa dilakukan dalam sidang e-litigasi dalam masa pandemi Covid-19 sepanjang ada lembaga yang sudah terverifikasi oleh pemerintah menyatakan dokumen yang ditandatangani secara digital tersebut adalah benar.

Aida Mardatillah

Optimalisasi Zakat dan Wakaf di Tengah Wabah Covid-19

Lembaga zakat dan wakaf ikut mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19.

Pemerintah Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pelaku Hubungan Industrial

Karena SE Menaker No.M/3/.04/III/2020 tertanggal 17 Maret dinilai belum memberi solusi dampak Covid-19 bagi pekerja/buruh dan pengusaha.

Perusahaan Masih 'Bandel' Saat PSBB, Begini Sanksinya!

Perusahaan bisa terkena sanksi administratif seperti pencabutan izin hingga pidana.

Mochamad Januar Rizki

Mendorong Perlunya Prosedur Baku dalam Penerbitan Perppu

Agar ada kepastian syarat, proses penerbitan, kapan sidang pembahasan dan pengesahan Perppu di DPR, termasuk jika Perppu diuji di MK.

Covid-19 Bencana Nasional, Force Majeur atau Rebus Sic Stantibus Dapat Dipakai Batalkan Kontrak?

Baik force majeur maupun asas rebus sic stantibus menghilangkan ikatan pacta sunt servanda bagi kedua pihak dalam kontrak. Namun kuncinya bukan pada penetapan status bencana nasional oleh Pemerintah.

Norman Edwin Elnizar

Masalah di Balik Restrukturisasi Kredit Debitur dan Lembaga Jasa Keuangan

Skema restrukturisasi yang ditawarkan lembaga jasa keuangan masih belum mampu dipenuhi debitur.

Mochamad Januar Rizki

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com