Katalog Produk
Berlangganan Pro
Daftar
Masuk
Icon klinikKlinik
Tanya jawab gratis tentang berbagai isu hukum
Tips HukumPidanaKeluargaPerdataKenegaraanProfesi HukumIlmu HukumBisnis
Pertanahan & PropertiKetenagakerjaanPerlindungan KonsumenHak Asasi ManusiaKekayaan IntelektualTeknologiStartup & UMKM
Icon JurnalJurnal
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda
Daftar JurnalArtikel
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon beritaBerita
Informasi dan berita terkini seputar perkembangan hukum di Indonesia
UtamaTerbaruKolomFotoJedaTajuk
ProfilIsu HangatPojok AKPIPojok INIPojok KUHPKabar Kampus Surat Pembaca
Icon EventEvent
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Kegiatan TerkiniEvent OrganizerIn-House Training
Arsip KegiatanNarasumber
Icon online publicationData Pribadi
Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum
Icon RankingRankings
Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia
Icon PKPAPKPA
PKPA Hukumonline bersama PERADI dan FH Yarsi dengan kurikulum komprehensif dan pengajar terbaik
Icon analysisOnline Course
Platform belajar hukum terbaik secara online dengan materi dan pengajar yang berkualitas
Icon online publicationPublikasi Online
Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda
Icon analysisPusat Data
Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi
Peraturan Pusat
Putusan
Peraturan Daerah
Precedent
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon intelligenceLegal Intelligence UpdatesNew
Konten eksklusif dari sumber A1 tentang rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah terkini
Icon Premium StoriesPremium Stories
Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum
Icon University SolutionsUniversity Solutions
Platform pengetahuan hukum terintegrasi untuk jaringan akademisi hukum terdepan di Indonesia
PRODUK PILIHAN
Icon Exdoma
Exdoma

Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi

Publikasi Online

Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda

Icon Ranking
Rankings

Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia

Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon dmsDocument Management System
Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi
Icon JustikaKonsultasi Hukum
Solusi hukum dari para Advokat berpengalaman
Icon DokumenPembuatan Dokumen
Pembuatan dokumen hukum hukum dengan cepat dan mudah
PRODUK PILIHAN
Icon Premium Stories
Premium Stories

Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum

Icon Pusat Data
Pusat Data

Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi

Icon Event
Event

Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini

Katalog Produk
Berlangganan Pro
Info Hukum
ProSolusiInfo HukumEvents & Awards
KlinikBeritaData PribadiJurnal
HomeUtamaTerbaruKolomFotoJedaTajukProfilIsu HangatPojok AKPIPojok INIPojok KUHPKabar KampusSurat Pembaca
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
  1. Beranda
  2. Berita
  3. Utama

Utama

Mengulas Penerapan Asas Retroaktif dalam KUHP Nasional

Mengulas Penerapan Asas Retroaktif dalam KUHP Nasional

Begini Prediksi Putusan Sengketa Pilpres 2024

Begini Prediksi Putusan Sengketa Pilpres 2024

Masa Depan AI sebagai Alat Penunjang Pekerjaan Lawyer

Masa Depan AI sebagai Alat Penunjang Pekerjaan Lawyer

Dua Poin Utama Amicus Curiae Asosiasi Pengacara Indonesia di AS Terkait PHPU Pilpres

Dua Poin Utama Amicus Curiae Asosiasi Pengacara Indonesia di AS Terkait PHPU Pilpres

Serikat Pekerja Protes 49 TKA China Masih Diizinkan Masuk Indonesia

Permenkumhan itu dinilai tidak selaras dengan kebijakan pemerintah sendiri untuk mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia. Serikat pekerja menduga 49 TKA itu masuk secara ilegal karena hanya menggunakan visa kunjungan.
•
Adi Thea DA

Kejadian Covid-19 Momentum untuk Tingkatkan e-Court

Ada implikasi hukum jika sidang terus ditunda.
•
Aji Prasetyo

Masalah Hukum Penundaan Kontrak Akibat Penyebaran Covid-19

Force majeur bukanlah keadaan yang terjadi demi kontrak, melainkan demi hukum. Sepanjang tidak diperjanjikan lain, aturan kahar dalam KUH Perdata berlaku.
•
Hamalatul Qur'ani/Norman Edwin Elnizar

Sidang Ditangguhkan, MK Ikut Terapkan Work From Home

Kebijakan ini diambil MK dengan mengedepankan kepentingan keselamatan seluruh pihak tanpa mengurangi kewajiban memberi layanan prima dan optimal kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan.
•
Agus Sahbani

Efek Lockdown dan Respons Pelaku Usaha

KADIN mengajak seluruh pengusaha untuk bersatu bersama pemerintah daerah dalam menangani COVID-19.
•
Mochamad Januar Rizki

Tiga DPC Minta Munas Ditunda, Ini Tanggapan DPN Peradi

DPN Peradi akan merapatkan rencana Munas ini pada Rabu (18/3/2020) besok. Nanti dalam rapat itu akan ditampung dulu seluruh aspirasi yang ada.
•
Aida Mardatillah

DPR Ajak Pemerintah Dorong Revisi UU Wabah Penyakit Menular

Karena UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sudah tak sesuai dengan kondisi saat ini atau usang.
•
Rofiq Hidayat

Ketentuan Penetapan Bencana Nasional Menurut Undang-undang

Percepatan penanganan Covid-19 berbasis komunitas dengan tujuan melindungi warga yang masih sehat agar tidak tertular penyakit dan semaksimal mungkin menyembuhkan yang telah sakit.
•
Mochamad Januar Rizki

Dampak Corona, Pemerintah Disarankan Lakukan Lockdown Kegiatan di Kerumunan

Beberapa acara terkait profesi hukum mengalami penundaan akibat kasus virus corona.
•
Hamalatul Qur'ani

Keppres Penanganan Corona Diteken, Partisipasi Masyarakat Sangat Diperlukan

Tim reaksi cepat penanganan sebaran pandemi COVID-19 akan berjaga di 135 pintu gerbang masuk Indonesia guna menangkal penularan lebih luas virus corona jenis baru tersebut.
•
Aji Prasetyo
2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com