Utama

Dengan dibatalkannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres No. 75 Tahun 2019, berarti kembali pada ketentuan tarif iuran sebelumnya.

Omnibus law tidak demokratis dalam segi politik karena proses pembentukannya yang tidak berimbang, hanya menggunakan sudut pandang tertentu.

Mulai dari perpajakan hingga pengecualian upah minimum akan diatur dalam RUU Cipta Kerja Klaster Koperasi dan UMKM.

KPK ingin menggunakan sidang in-absentia. Meski ada payung hukumnya dan dapat dibenarkan secara hukum, rencana tersebut dikritik.

Perusahaan dapat menggunakan investigasi metode forensik digital untuk mengusut pelanggaran yang dilakukan karyawan.

Adanya perbedaan pandangan merupakan hal yang normal. Tentu saja, saluran bagi aspirasi dan masukan harus dibuka oleh pemerintah dan DPR.

Untuk kepastian berusaha leasing dan perlindungan konsumen sudah seharusnya UU Jaminan Fidusia dan konsepnya dilakukan pembaruan.

Akibatnya masyarakat sulit membaca dan memahami RUU Cipta Kerja yang isinya memuat 79 UU dengan lebih dari 1.200 pasal terdampak. Sementara Kadin menilai RUU Cipta Kerja bentuk terobosan yang coba diterbitkan pemerintah mengingat paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan selama ini dirasa belum berdampak signifikan.

Rasio produktivitas mencapai seratus persen.

Etika komunikasi perlu dijaga bersama-sama, jangan sampai hal privat pasien menjadi bahan pemberitaan,