RUU Pelayanan Publik akan Segera Dibahas di DPR
Keberadaan Pengacara Publik Jangan Dianggap Remeh
Revisi KUHAP Memberi Kepastian Waktu Bagi Tersangka
Keppres Penggunaan Tenaga Kerja Asing akan Direvisi
Biaya Registrasi Ulang Advokat Diprotes Banyak Kalangan
Minat Kaum Perempuan untuk Mendaftar Komisi Pemberantasan Korupsi Rendah
Pengacara Konstitusi Sebaiknya Punya Pengalaman Minimal 10 Tahun
Bukan Sekedar Revisi, yang Disiapkan adalah Pembaharuan KUHP
Ketua KPKPN: Saya Tidak Bisa Melarang Mereka Mendaftar ke KPK
Sudah 300 Orang Lebih Melamar Sebagai Calon Pimpinan KPK
Putusan KPPU Dibatalkan Pengadilan, Garuda Tak Perlu Bayar Denda
Uji Calon Pimpinan KPK akan Libatkan Konsultan Asing
Praperadilan Tidak Efektif, Revisi KUHAP Perkenalkan Institusi Hakim Komisaris
Sejumlah Parpol dan LSM Tak akan Ajukan Calon Pimpinan KPK
LGS Pelopori Lawfirm Virtual dengan Layanan Terintegrasi
PN Jakarta Pusat: Keppres No. 96/2001 Masih Berlaku
Dalam Revisi KUHP, Hukum Adat Bisa Dijadikan Pidana Pokok
MA Limpahkan Seluruh Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi
Mohammad Yamin: Mencari Semangat Anti Korupsi pada Sosok Adhyaksa
AKBP Tito Karnavian Jadi Tersangka Pemalsuan Surat
Anggota DPR Yakin Revisi KUHP Dibahas Pasca Pemilu 2004
Pengadilan Haruskan Kapolri Minta Maaf secara Terbuka
Pengisian Kursi Wakil Jaksa Agung Tergantung Presiden
Garuda Ajukan Bukti dan Saksi Baru dalam Pemeriksaan Tambahan
LBH Jakarta Berharap Dijadikan Tempat Magang Bagi Calon Advokat
Ketua MA Prihatin Soal Penetapan Sita Jaminan Rumah Goenawan Mohammad

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua