Utama

KPA menilai RUU Cipta Kerja sektor agraria bertentangan dengan konstitusi (putusan MK), UU No.5 Tahun 1960, dan TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.

Kejaksaan menjadi kunci keberhasilan. Berguna mencegah efek domino penutupan perseroan.

Substansi RUU dinilai terlalu masuk ranah privat yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. DPR persilakan masyarakat untuk memberi masukan.

Diduga ada kesalahan pemahaman atas parate eksekusi dan eksekusi riil titel eksekutorial.

Proses pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK dinilai melanggar konstitusi dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga diminta untuk dibatalkan.

Pasal 166 RUU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015. Pembahasan RUU Cipta Kerja ini harus benar-benar dikawal agar jangan sampai kontraproduktif terhadap kepentingan rakyat yang lebih luas.

Korupsi sektor swasta mengkhawatirkan dan menduduki posisi kedua setelah ASN.

Karena mengubah/menghapus sejumlah ketentuan dalam UU No.32 Tahun 2009, diantaranya menghapus sanksi administratif; mengubah izin lingkungan jadi persetujuan lingkungan; menutup ruang partisipasi publik; menarik kewenangan pemerintah daerah; menghapus prinsip strict liability; mengedepankan sanksi administratif ketimbang pidana.

Tidak semua perkara bisa diterapkan metode DPA di dalamnya.

Karena bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945. Namun, pemerintah mengklaim Pasal 170 RUU Cipta terkait kewenangan pemerintah pusat berwenang mengubah UU ini melalui PP ada kemungkinan keliru ketik.