Utama

Karena mengubah/menghapus sejumlah ketentuan dalam UU No.32 Tahun 2009, diantaranya menghapus sanksi administratif; mengubah izin lingkungan jadi persetujuan lingkungan; menutup ruang partisipasi publik; menarik kewenangan pemerintah daerah; menghapus prinsip strict liability; mengedepankan sanksi administratif ketimbang pidana.

Tidak semua perkara bisa diterapkan metode DPA di dalamnya.

Karena bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945. Namun, pemerintah mengklaim Pasal 170 RUU Cipta terkait kewenangan pemerintah pusat berwenang mengubah UU ini melalui PP ada kemungkinan keliru ketik.

Persoalan tumpang tindih aturan dan perizinan antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menjadi penyebab utama tersendatnya realisasi investasi.

Kemajuan teknologi yang melanda dunia hari-hari ini lewat revolusi industry 4.0 merupakan tantangan yang harus mampu dijawab oleh advokat dalam menjalankan tugasnya di sektor jasa hukum.

Pasangan yang ingkar janji dapat dihukum membayar ganti rugi. Ingkar janji menikahi ditegaskan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pemerintah menegaskan omnibus law RUU Cipta Kerja melindungi pekerja. Serikat pekerja menolak RUU Cipta Kerja karena proses penyusunannya sejak awal sejatinya tidak melibatkan buruh.

Demi sendi-sendi negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam proses pembentukan UU. Sebab, putusan pengujian UU No. 19 Tahun 2019 ini akan menjadi preseden sangat penting dalam praktik pembentukan UU ke depannya.

Kewenangan Presiden membatalkan perda kabupaten/kota bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Terpenting, harus dipastikan RUU Cipta Kerja tidak mengabaikan pasal-pasal dalam UUD 1945.