5 Pelajaran Penting dari Wabah Covid-19 untuk Bisnis Jasa Hukum
Akibat Hukum Force Majeur dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata
5 Fakta Hukum Seputar ‘Staf Khusus Presiden’
Cegah Penyebaran Covid-19, Larangan Mudik Mulai Diberlakukan
Seluk Beluk Penghukuman Korporasi Sebelum dan Sesudah PERMA
Mendorong Regulasi Ketenagakerjaan Atasi Dampak Covid-19
Ingin Gunakan Dalil Force Majeure, Pahami Dulu Persyaratannya
Guru Besar Ini Bicara PHK Alasan Force Majeure Dampak Covid-19
Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Begini Mekanisme Pengembaliannya
Duh, Ratusan Produk Repacking Online Ditemukan Tak Penuhi Standar
Mendorong Peran Pengawasan DPR Saat Pandemi Covid-19
Kerentanan Pelanggaran Data Pribadi di Tengah Pandemi Covid-19
Keseimbangan Kepentingan dalam Mengungkap Data Pribadi Pasien Covid-19
Keabsahan Tanda Tangan Elektronik di Sidang E-Litigasi
Optimalisasi Zakat dan Wakaf di Tengah Wabah Covid-19
Pemerintah Diminta Terbitkan Aturan Perlindungan Pelaku Hubungan Industrial
Perusahaan Masih 'Bandel' Saat PSBB, Begini Sanksinya!
Mendorong Perlunya Prosedur Baku dalam Penerbitan Perppu
Covid-19 Bencana Nasional, Force Majeur atau Rebus Sic Stantibus Dapat Dipakai Batalkan Kontrak?
Masalah di Balik Restrukturisasi Kredit Debitur dan Lembaga Jasa Keuangan
Plus-Minus Metode Penyusunan Omnibus Law di Mata Akademisi
Pembatasan Penggunaan Transportasi Umum dan Pribadi Selama PSBB
Menyoal Urgensi Revisi UU MK
Alasan Force Majeur yang Berimplikasi PHK Karyawan
Jerat Pidana Mati Jika Menyalahgunakan Dana Covid-19
Pasal 178 KUHP, Ancaman Pidana Jika Menolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua