Karena Covid-19, PN Jakarta Pusat “Lockdown” Selama Sepekan
Jalan Menuju Opsi Merevisi atau Membuat UU Arbitrase Baru
PKPA Hukumonline V Digelar, Advokat Andal Harus Kuasai Hukum Positif
OJK Terbitkan Roadmap Kebijakan Industri Jasa Keuangan Digital, Bagaimana Arahnya?
Insentif Kemudahan Berusaha RUU Cipta Kerja Ancam Pembangunan Berkelanjutan
Melihat Perspektif Kejahatan Fintech Syariah dalam Pidana Islam
Aspek Kelestarian Lingkungan, Titik Kritis dalam RUU Cipta Kerja
Beragam Manfaat Direktori Putusan Versi 3.0 yang Baru Diluncurkan
Mempertanyakan Sense of Crisis Pemerintah Melanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja
Beragam Masukan untuk Penguatan MK
Menyoal Good Legislation Making dalam Penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja
Ini Dia Penerima Anugerah MA 2020
17 Tahun Berkiprah, MK ‘Cetak’ 2.720 Putusan
Lemahnya Posisi Konsumen Perumahan dalam Perkara Kepailitan
Mengintip Substansi RUU Hukum Perdata Internasional
Ini Dia 20 Kategori Anugerah Mahkamah Agung 2020
Sejumlah Catatan SETARA Institute untuk Kinerja MK
10 Alasan Komnas HAM RUU Cipta Kerja Layak Dihentikan
Kirim SMS Spam Dini Hari, Indosat Digugat Pelanggan
Optimisme Presiden Saat Kondisi Pandemi
Menyoal Penggunaan Pasal UU ITE dalam Kasus Jerinx
Rachmat Yasin dan Mereka yang Jadi Tersangka KPK Berkali-kali
Perludem Perkuat Argumentasi Uji Ambang Batas Parlemen
Tak Jamin Semua Jenis Penyakit, Perpres Jaminan Kesehatan ‘Digugat’ ke MA
Pelanggaran Perjanjian LPDP yang Berujung Sanksi bagi Veronica Koman
Perlu Integrasi dan Komitmen Aparat Hukum dalam Pencegahan Korupsi

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua