Urgensi Pembentukan RUU Omnibus Law Dipertanyakan
BKPM Usul Aturan Fee Kurator Diubah
Ketentuan Soal Perizinan Paling Dominan dalam Pembahasan Omnibus Law
Biaya dan Proses Perizinan Penyebab Peringkat EoDB Stagnan
Masa Jabatan Pimpinan KPK 2016-2019 Segera Berakhir, Begini Laporan Kinerjanya
Teladan Advokat Papua yang Tak Surut Komitmen Pro Bono
Mendapat Apresiasi, Jaksa dan Hakim Kabulkan Permohonan Restitusi
Kiprah Trimoelja D.Soerjadi, Keteladanan Advokat yang Dirindukan
Beda Pandang Menko Polhukam dengan LBH Jakarta Soal Perkembangan Demokrasi
Laporan Pelaksanaan Merger dan Akuisisi Perusahaan Meningkat
Benang Kusut Penataan Regulasi, Bagaimana Solusinya?
Klaster-klaster dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan
Cerita Konferensi Nasional dan Pro Bono Champions 2019
Mensinergikan Pro Bono dan Bantuan Hukum bagi Advokat
Meneropong Kantor-Kantor Hukum Pegiat Pro Bono di Indonesia
Ini Dia Para Juara Hukumonline Award Pro Bono Champions 2019
Anggaran Minim, Advokat Jangan Berharap Pada Program Bantuan Hukum Pemerintah
Konstitusionalitas Jabatan Wakil Menteri Kembali Diuji
Jangan Asal Buat, Begini Prinsip-prinsip Penting Dipahami Saat Menyusun Kontrak
Perjanjian Perkawinan Tetap Bisa Dibuat Selama dalam Ikatan Perkawinan
Sartono, Meester in de Rechten di Kursi Pertama Ketua Parlemen Indonesia
Problem Valuasi Masih Menghambat Kekayaan Intelektual Dijadikan Jaminan Fidusia
Ada Kekhawatiran dalam Amandemen Konstitusi
Catahu LBH Jakarta 2019: Demokrasi, Hukum, dan HAM Alami Kemunduran
Pasien Cuci Darah Minta MA Batalkan Perpres Kenaikan Iuran JKN
Akan Segera Berlaku, Ini Ketentuan Turunan Perpres Beneficial Ownership

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua