Dampak Corona, Pemerintah Disarankan Lakukan Lockdown Kegiatan di Kerumunan
Keppres Penanganan Corona Diteken, Partisipasi Masyarakat Sangat Diperlukan
Coronavirus Menyebar, Munas Peradi yang Jalan Terus, dan Kesigapan ABA
RUU Cipta Kerja Dinilai Ancam Kedaulatan Pangan
Literasi Jasa Keuangan Rendah, Pelanggaran Hak Konsumen Berisiko Meningkat
Kuasai 5 Hal Ini Agar Jadi In House Counsel Andalan Perusahaan
Pilih Karier In House Counsel atau di Law Firm? Cek Dulu 5 Bedanya
Pasca Putusan MK, OJK Minta Klausul Perjanjian Pembiayaan Diperbaiki
Melek Omnibus Law II: Menyoal Fleksibilitas Aturan PKWT-Outsourcing
MA Terbitkan Aturan Baru Penyelesaian Perkara Kepailitan
Omnibus Law Dianggap Cederai Sejarah Paten
6 Tips Sukses Corporate Lawyer ala Partner LGS Arief T.Surowidjojo
Pemerintah Diminta Laksanakan Putusan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Cerita di Balik Perumusan Pasal 170 RUU Cipta Kerja
Ini 5 Poin RUU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster UMKM
Sidang In Absentia Tak Boleh Serampangan
Perusahaan Perlu Antisipasi Fraud yang Timbul Akibat Penyederhanaan Regulasi
Plus-Minus Omnibus Law Cipta Kerja di Mata Advokat
Putusan MK Momentum Benahi Tata Kelola Sektor Leasing
Akademisi Ini Kritik Cara Penyusunan RUU Cipta Kerja
Trend Penyelesaian Perkara Pailit Tingkat Kasasi dan PK
Hati-hati, Penyebar Data Pribadi Pasien Corona Bisa Terjerat Pidana!
Diusulkan Klaster Ketenagakerjaan Dicabut dari RUU Cipta Kerja
Melek Omnibus Law I: Mengurai Problematika Pengupahan
Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Penyediaan Penasihat Hukum
Teknologi dan Munas PERADI SAI

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua