Hukumonline Kembali Gelar PKPA Online, Yuk Segera Daftar
RUU Cipta Kerja Perlu Perhitungkan Dampak Covid-19
Penjelasan Kemenhub Soal Kelonggaran Penerbangan Angkutan Orang
Pelaksanaan OSS Masih Terkendala Sosialisasi
Mendorong Pembenahan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan ABK
Jalankan Putusan MA, Perpres Ini Turunkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi…
Guru Besar Ini Kritik Pertimbangan Terbitnya PP THR untuk PNS
Sudah 4 Kali Organisasi Advokat Kirim Surat Permohonan Insentif Pajak
UMKM Bisa Konsultasi Hukum Gratis Terkait Covid-19, Ini Daftar Advokatnya
Kisah Opticien Arrest, Keadaan Memaksa dalam Hukum Pidana
Pembentuk UU Jelaskan Rasionalitas Perppu 1/2020 Saat Disahkan
Masih Ada Multitafsir Soal Restrukturisasi Utang Bagi Debitur Terdampak Covid-19
Sejumlah Hal yang Perlu Diatur dalam Revisi UU MK
Mengenal Carl’s Law, Dasar Memperberat Vonis Pelaku Kejahatan
Anies Terbitkan Pergub Soal Sanksi Bagi Pelanggar PSBB
Kemenkop UKM Gandeng Hukumonline Beri Konsultasi Gratis UMKM Terdampak Covid-19
Menyoal Penghapusan Perizinan Ekspor-Impor dalam RUU Cipta Kerja
Dua Guru Besar Minta MK Lebih Berperan dalam Pengujian Formil UU
Australia Kucurkan $63,3 Juta untuk Bantuan Hukum Akibat Covid-19, Indonesia?
5 Langkah Mitigasi Risiko Sebelum Dalilkan Force Majeur di Masa Covid-19
Pembayaran THR Bisa Dicicil atau Ditangguhkan, Ini Surat Edarannya!
Massachusetts Bersiap Ujian Advokat Online Akibat Covid-19, Mungkinkah di Indonesia?
6 Transformasi Cara Berhukum yang Mungkin Permanen Pasca Covid-19
Kasus Bocornya Data Pribadi Konsumen Tokopedia Berujung ke Meja Hijau
Sejumlah Masukan Jika Pemerintah Ingin Longgarkan PSBB
Pemerintah Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada Serentak

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua