Utama

Suap di Sektor Swasta Belum Terjamah Hukum

Tindakan suap dalam UU Pemberantasan Korupsi hanya mengenal penyuapan yang melibatkan pejabat publik.
CR-6/CR-4

Posisi BI Sebagai Subjek Hukum Perdata Perlu Ditata Ulang

Paling lambat 15 Januari 2009, Bank Indonesia sudah harus melepaskan seluruh saham pada anak-anak perusahaannya.
Mys

Hak Isteri atas Gaji Suami: Gaji Pokok atau Penghasilan?

Kalau hanya didasarkan pada gaji pokok, yang diperoleh isteri sangat sedikit.
Mys

Auditor BPK Tersangka Baru Kasus ABT Depnakertrans

Penetapan tiga tersangka baru didasarkan pada hasil penyidikan dan fakta yang terungkap di persidangan.
Rzk

Tak Terima Putusan Verstek, Perusahaan Rekaman Ajukan Perlawanan

Perusahaan berdalih UU tidak mewajibkan pihak pelawan harus membuktikan alasan ketidakhadirannya dalam perkara yang diputus secara verstek. Selain itu perusahaan mengakui telah memutasi empat karyawannya ke perusahaan lain dengan alasan efisiensi dan kemanusiaan.
CR-3

Menkeu Kalah Telak dari Vista Bella

Vista Bella tidak terbukti terafiliasi dengan Timor Putra Nasional. Perjanjian cessie antara Vista Bella dan BPPN sudah memenuhi Pasal 613 dan 1320 KUHPerdata. Karenanya mengikat seperti Undang-Undang.
Mon/Rfq

Khayalan Tingkat Tinggi Ala DPR

Sejumlah kalangan mencibir target kinerja legislasi DPR yang mencanangkan 76 RUU bisa diselesaikan pada 2009 ini. Mengais harapan di ujung pengabdian?
IHW

Menunda Pembacaan Putusan, Hakim Bisa Dikenai Sanksi

Ketua MA Harifin A. Tumpa menyatakan pengadilan harus berbenah untuk memulihkan citra yang buruk. Salah satunya dengan memperbaiki manajemen waktu persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memulainya dengan sistem manajemen perkara pengadilan.
Mon

Lantaran Tak Izin Cerai, Pilot Garuda di-PHK

Perusahaan berdalih, kewajiban meminta izin kepada atasan untuk bercerai adalah kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama dan peraturan pemerintah. Sebaliknya, pekerja menganggap izin atasan dalam hal perceraian hanya berlaku bagi PNS, bukan pegawai BUMN.
CR-3

Penanganan Obligor BLBI Masih Setengah Hati

Progres penanganan delapan obligor BLBI dengan pola penyelesaian Akta Pengakuan Utang yang ditangani Depkeu belum memuaskan. Pemerintah dinilai tidak tegas dan setengah hati dalam menindak para pengemplang dana BLBI.
CR-2