Utama

Kuasa Hukum KPU Jatim Fahmi Bachmid menilai gugatan seharusnya tak bisa diajukan lagi karena putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Sedangkan, Kuasa Hukum Kaji Andi M. Asrun menilai gugatan masih bisa dilangsungkan karena objek gugatan berbeda, yakni SK KPU Jatim teranyar.

Jenuh dengan konflik, Forum Keprihatinan Advokat Muda Indonesia mendesak Peradi-KAI melakukan rekonsiliasi.

Sarjan Tahir dinilai terbukti menerima suap dari pemda Sumsel sebesar Rp360 juta. Hakim hanya melihat peran Sarjan sebagai medepleger, bukan pleger.

Majelis Dewan Kehormatan Pusat Peradi menjatuhkan sanksi teguran keras kepada trio advokat yang memasang iklan pengumuman di koran demi kepentingan klien.

Sebagai lembaga jasa pendidikan bahasa Inggris, Yayasan LIA dinilai tak patut menerapkan sistem kerja kontrak terhadap para gurunya.

RUU JPSK kembali munculkan kontroversi. Pasal 10 RUU tersebut mengatur bahwa pemerintah berhak mendapat pendampingan hukum jika terjadi sengketa akibat kebijakan yang dikeluarkan saat krisis. Biayanya minta ditanggung Negara. Ini konyol, kata seorang anggota dewan.

Kewenangan yang memadai sangat menentukan pelaksanaan fungsi dan tugas komisi.

Kompolnas mencatat sepanjang tahun 2008, pengaduan terhadap fungsi reserse masih menduduki ranking pertama. Bahkan lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Rohainil dinilai terbukti melakukan pemalsuan surat yang memudahkan Pollycarpus untuk berada satu pesawat dengan Munir.

Lantaran memutus perjanjian jasa hukum sepihak, kantor hukum Adnan Buyung Nasution & Partners digugat Hagus Suanto, eks kliennya. Hagus menuntut ganti rugi material sebesar Rp5,65 miliar.