Utama

MK Kembali Putuskan Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara ulang harus dilakukan di dua kecamatan dan perhitungan suara ulang di 17 kecamatan.
Ali

Ramai-Ramai Gugat UU Pilpres ke MK

Yusril mempersoalkan persyaratan menjadi capres, Fadjroel Rahman mengupayakan kemungkinan calon independen.
Ali

Merger dan Akuisisi Diatur dalam Dua PP

Pemerintah berencana menerbitkan aturan merger dan akuisisi dalam dua PP yang berbeda. PP pertama di bawah UU PT dan PP yang kedua di bawah UU Anti Monopoli.
Sut

MA Benahi Laporan Biaya Perkara Pengadilan

Pelaporan biaya perkara pengadilan tingkat pertama dan banding dilakukan melalui short message service. Tujuannya agar laporan bisa cepat sampai ke MA.
Ali

Billy Sindoro Didakwa Suap Demi Klausul Injunction

Kuasa Hukum AAMN berencana mengajukan kasasi atas Putusan PN Jakarta Pusat yang menolak keberatan pihak AAMN dengan mempertimbangkan dakwaan terhadap Billy.
M-1/Sut

Jasa Terhadap Negara Sebagai Unsur yang Meringankan

Disparitas tuntutan dan hukuman seseorang bisa ditentukan oleh jasa dan pengabdian terhadap negara. Bahkan jasa terhadap masyarakat dianggap sebagai unsur meringankan.
CR1/Mys

Kejanggalan di Balik Pencekalan Bos Aquarius

Lantaran dilaporkan pentolan Dewa melakukan penipuan dan pemalsuan surat, dua bos Aquarius Suwardi Widjaja dan Johannes A.K. Soerjoko dicekal dan dituntut ke pengadilan. Pengacara keduanya menilai proses pencekalan janggal.
Mon

Ini Dia, Putusan Serta Merta di Pengadilan Hubungan Industrial

Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta menjatuhkan putusan serta merta. Jauh sebelumnya, PHI Palembang sudah menjatuhkannya terlebih dulu.
IHW

Putusan Dewan Kehormatan Peradi Jakarta Dinilai Cacat Hukum

Dewan Kehormatan Peradi Jakarta mencantumkan irah-irah layaknya putusan pengadilan. Meski diwarnai dissenting opinion, Todung tetap dinyatakan bersalah. Sanksi pemberhentian sementara selama 1 bulan 15 hari dijatuhkan.
IHW/Ali

Ratusan Miliar Duit Pemerintah Masih Nyangkut di Daerah

Jumlah tunggakan utang pemda kepada pemerintah pusat makin mengkhawatirkan. Menkeu akhirnya mengeluarkan peraturan untuk mengantisipasi masalah ini. Salah satunya memberi sanksi pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Sanksi itu dinilai memberatkan.
CR-2