Utama

2003, Tahun Penindasan Rakyat Melalui Undang-undang

Selama kurun waktu 2003, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan penindasan dan perampasan hak asasi warga negara melalui peraturan perundang-undangan
Tri

Televisi Swasta Tetap Tolak Eksistensi Komisi Penyiaran

DPR telah menyelesaikan pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Namun, televisi swasta tetap menolak eksistensi dari lembaga yang akan mengatur masalah penyiaran di Indonesia tersebut.
Zae

Dualisme Undang-Undang Bisa Jadi Bumerang Pemilu di Aceh

Ada kecenderungan dan indikasi penyelenggaraan pemilu di Aceh bakal cacat hukum. Apalagi masih terjadi dualisme pijakan hukum yang bisa digunakan untuk melegitimasi pemilu di daerah darurat militer itu.
Mys

Putusan PT Tiga Mantan Direktur BI Masih Simpang Siur

"Saya tak bisa komentar atas kebenaran putusan tersebut. Namun putusan-putusan kasus korupsi yang sudah diberitakan karena kehebatan kawan-kawan wartawan, sangat membuat saya kecewa".
Mys/CR-1

Akbar Tandjung: Selamat Bekerja Komisi Anti Korupsi

Rapat paripurna DPR pada Jumat (19/12) secara resmi telah memberikan persetujuan terhadap pengangkatan pejabat-pejabat publik sejumlah lembaga baru. Termasuk lima orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya telah dipilih oleh Komisi II DPR.
Amr

Vonis Pengadilan Tinggi DKI: Tiga Mantan Direktur BI Bebas

Masih ingat kasus tiga orang mantan Direktur Pengawasan Bank Indonesia: Hendrobudiyanto, Heru Supraptomo dan Paul Sutopo?
Mys

DPR Setujui RUU Kekuasaan Kehakiman Gantikan UU No.14/1970

DPR telah menyetujui dua RUU bidang hukum yaitu tentang Kekuasaan Kehakiman dan Perubahan UU Mahkamah Agung. RUU Kekuasaan Kehakiman akan menggantikan Undang-undang No.14/1970 yang usianya lebih dari 33 tahun sementara perubahan UU Mahkamah Agung akan membawa implikasi besar di lembaga tersebut.
Amr/Nay

Perubahan UU Mahkamah Agung akan Diputuskan Lewat Voting

Meski telah melalui lobi panjang dan melelahkan, DPR dan pemerintah gagal menyepakati rumusan Pasal 5 RUU Perubahan Undang-undang Mahkamah Agung mengenai jumlah wakil ketua MA. Akibatnya, pengambilan persetujuan terhadap RUU itu akan dilakukan melalui voting pada rapat paripurna DPR.
Amr

Sahetapy: Berita KHN akan Bubar Itu Fitnah

Ketua KHN Prof. J.E. Sahetapy membantah bahwa lembaga yang dipimpinnya akan bubar. Ia mengatakan bahwa banyak pihak yang tidak menyukai keberadaan termasuk Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.
Amr

DPR Setujui RUU PPHI Menjadi Undang-undang

DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi undang-undang. Nantinya, RUU tersebut akan menggantikan UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
Tri