Utama

Upaya Ditjen Pajak untuk menjadikan pemindahan hak karena waris sebagai obyek pajak kini mendapat tantangan. Kalangan pengusaha mempersoalkannya ke Mahkamah Konstitusi lewat judicial review.

Tak sampai tiga bulan sejak dinyatakan pailit pada akhir April lalu, PT Prudential Life Assurance kembali harus menghadapi permohonan pailit. Kali ini, Prudential dimohonkan pailit oleh pemegang polisnya.

Ketua KPU memandang apa yang dilakukan oleh dua organisasi pemantau, LP3ES dan NDI, dalam mempublikasikan hasil penghitungan sementara Pemilu Presiden tanpa pemberitahun bukanlah kesalahpahaman prosedural biasa. Menurutnya itu sudah merupakan pelanggaran hukum.

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) , Abdullah Puteh, menolak panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Alasannya, surat panggilan dikirim melalui faksimili

Jangan dikira rakyat untung dengan menerima seperak dua perak pemberian dari para kandidat peserta pemilu. Di masa yang akan datang, rakyat justru akan kebobolan miliaran.

Yang ditawarkan oleh kelima capres baru sebatas program hukum, tanpa ada rincian bagaimana merealisasikan program tersebut. Cerminan bahwa kelimanya tak memahami akar permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia?

29 Juni 2004 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) genap berusia enam bulan. Dalam laporan kinerja enam bulan pertama, KPK menyatakan tengah menangani sebelas perkara korupsi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan PT. Pelindo I dan PT. Musim Mas terbukti bersalah melanggar UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli. Namun, sanksi KPPU hanya berupa rekomendasi agar Menteri Perhubungan menegur perusahaan berplat merah tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpaksa meralat jadwal pemilihan presiden yang sudah ditetapkan sebelumnya lewat SK No. 636/2003 tentang jadwal pemilihan umum. Sebab, lembaga-lembaga terkait dengan pemilu sudah menyepakati jadwal baru.

Organisasi, administrasi dan finansial peradilan agama resmi diserahkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Sementara pengalihan peradilan militer sampai saat ini belum dilakukan, meski telah melewati tenggat waktu yang diatur dalam undang-undang.