Utama

Majelis hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Tidak ada unsur yang meringankan sama sekali.

Wajib Pajak dibuat manja dengan hadirnya UU PPh. Sangat beralasan, sebab UU ini memuat sejumlah insentif bagi WP. Namun, bukan berarti penerimaan negara dari pajak bakal meningkat.

Akan muncul persoalan mengenai berapa besar dan sampai sejauh mana kewajiban perusahaan menanggung biaya pemeliharaan kesehatan bagi pekerjanya. Namun yang jelas, Jamsostek wajib hukumnya.

Negosiasi langsung penayangan Liga Inggris tanpa memberikan kesempatan yang sama terhadap operator lain yang memiliki minat merupakan perilaku diskriminatif.

Ada tiga pelanggaran UU No. 5/1999 yang dianggap berat: perjanjian penetapan harga horizontal (sesama pelaku usaha), pembagian pasar dan pembatasan produksi yang biasanya dilakukan secara rahasia, serta persekongkolan tender.

Dua tahun klaim asuransi tidak cair, PT Bakrie Corrugated Metal Industry menggugat perusahaan asuransi PT Asuransi Bosowa Periskop. Anak usaha Grup Bakrie ini mengaku rugi sekitar Rp18,4 miliar.

UU Perkoperasian jelas menyebutkan koperasi berperan dan berfungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat pada umumnya. Bisakah outsourcing mewujudkannya?

Menkeu dan Gubernur BI digugat oleh ahli waris pemegang surat pengakuan utang negara tahun 1946. Para ahli waris gundah lantaran pemerintah tak kunjung membayar utang sebesar Rp300 plus bunga 4% kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Menkeu berdalih perkara itu sudah kadaluarsa.

Tetapi, BPK tetap tak berwenang memeriksa biaya-biaya proses perkara seperti biaya pemanggilan saksi. MA tetap menganggap biaya perkara sebagai bagian dari independensi peradilan.

Mulai dari kritik terhadap eksistensi dan penerapan hukum acara di PHI, hingga 'curhat' mengenai kesejahteraan Hakim Ad Hoc PHI.