Berlangganan Pro

Utama

3 Sebab MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres 2024

3 Sebab MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres 2024

FH UGM Kembangkan Keilmuan Hukum Sebagai Center of Excellence

FH UGM Kembangkan Keilmuan Hukum Sebagai Center of Excellence

Mindful ala Caroline Djajadiningrat Jelang Dua Dekade Berkarier In-House Counsel

Mindful ala Caroline Djajadiningrat Jelang Dua Dekade Berkarier In-House Counsel

ICW Sodorkan 25 Alat Bukti Keterlibatan Aulia Pohan

Kasus aliran dana BI tidak hanya terkait proses pencairan saja, tetapi juga kebijakan. KPK berdalih masih butuh pengembangan kasus.

Penerbit Naskah Drama 'Mahkamah' Dipidana

Lantaran salah satu ahli waris Asrul Sani keberatan, naskah Mahkamah yang diterbitkan Yayasan Lontar dilarang. Mantan Direktur Eksekutif yayasan tersebut, Adila dipidana.

Outsourcing di Pintu Jalan Tol

Posisi penjaga loket pintu tol Jakarta Outer Ring Road di-outsourcing-kan oleh PT Jalantol Lingkarluar Jakarta kepada Koperasi karyawannya sendiri. JLJ berdalih outsourcing diterapkan untuk transisi perubahan sistem kerja.

Seniman Minta Insentif Pajak

Pekan ini DPR rencananya mengesahkan RUU PPh. Masih ada yang mengganjal di hati para seniman dan budayawan. Mereka gundah lantaran kegiatan seni dan budaya tidak termasuk kegiatan yang mendapat insentif pajak dalam RUU PPh.

Konsumen Menangkan Gugatan Susu Formula

Menteri Kesehatan, BPOM dan IPB harus mengumumkan jenis susu formula yang terkontaminasi bakteri Enterobacter Sakazakii.

Sanksi Penjara Masih Relevan untuk Pencemaran Nama Baik

Banyaknya negara yang sudah meninggalkan sanksi penjara bagi pelaku pencemaran nama baik tak membuat MK bergeming. Setiap negara punya kultur budaya masing-masing.

Bantuan Hukum Verboden Buat Koruptor

Depkeu membantah kalau PMK tentang Bantuan Hukum juga bisa digunakan bagi terdakwa koruptor. Bantuan hukum tersebut hanya diberikan untuk pendampingan saksi atau ahli.

Ketua MA: Advokat Pecah, Sistem Hukum Pincang

Sebagai lembaga negara, MA tentunya tidak bisa begitu saja menjadi mediator,

Bantuan Hukum Gratis dari Lapangan Banteng

Menkeu mengeluarkan PMK tentang bantuan hukum cuma-cuma untuk pegawai di lingkungan institusi yang dinaunginya. Peraturan ini berpotensi melanggar PP No. 24/2005 dan UU No. 13/2007 lantaran anggarannya dibebankan pada APBN.

Pencantuman Masa Percobaan dalam PKWT Timbulkan Persoalan

Masa percobaan dicantumkan di dalam PKWT. Singapore International School berkomitmen untuk melaporkan PKWT di perusahaannya ke instansi ketenagakerjaan.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com