Utama

Menyisakan Kejanggalan pada Klausul Sanksi

Badan publik maupun pejabat yang tak mau memberikan informasi terancam sanksi pidana. Demikian juga sebaliknya, pengguna informasi secara melawan hukum juga terkena sanksi yang sama. Ada pula potensi sanksi berganda.
Ycb/Her

Mantan Pilot Minta Adam Air Dipailitkan

Adam Air punya utang dari yang hanya Rp7,5 juta hingga miliaran rupiah. Bisakah mempailitkan diri sendiri?
IHW

Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dinilai Tidak Tepat

Kebijakan Presiden memberikan tunjangan khusus kinerja bagi warga pengadilan menuai kritikan mengingat kinerja lembaga peradilan yang tak kunjung membaik.
CRR

Marhaban Komisi Pengawas Haji Indonesia

Belum ada pemisahan yang tegas antara regulator dan operator. Bank Syariah akan lebih dimanfaatkan.
Her/Ycb

Peluang atau Hadangan bagi Calon Independen?

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengesahan revisi atas Undang-Undang Pemerintah Daerah. Calon independen bisa masuk gelanggang pemilihan. Ada beberapa perubahan krusial atas UU 32 Tahun 2004 ini.
Ycb/Her

Menggadang Lahirnya 'Advokat Republik Indonesia'

Kongres Advokat Indonesia (KAI) muncul sebagai akumulasi kekecewaan advokat terhadap PERADI. Kini KAI siap membidani organisasi advokat baru yang benar-benar menjadi wadah tunggal bagi advokat.
IHW/Rzk

MA Batalkan Penetapan Pengampuan Prof. Sudargo

Perkara permohonan pengelolaan hartanya pernah diputus The Administrative Tribunal of Western Australia.
CRD/Rzk/Mys

Dana Tercampur, Angka 25 Jadi Solusi

Lantaran dana kucuran pemerintah sudah tercampur aduk tak jelas dengan dana pihak lain, Majelis mengambil angka aman menghukum sebesar 25 persen dari nilai tuntutan pemerintah.
NNC/Rzk

Pemerintah dan Newmont Disarankan Negosiasi Ulang

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral awal Maret lalu secara resmi menggugat PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke forum arbitrase internasional. Langkah yang sama juga ditempuh NNT. Siapa yang menang?
Her

Temuan Baru Aliran Dana BI ke DPR

Sejumlah LSM mengungkapkan temuan baru terkait aliran dana BI ke DPR. Jumlahnya sebesar Rp30 miliar. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk aktivitas anggota dewan, mulai dari bantuan perjalanan hingga biaya pengobatan.
Sut