Utama

Kejaksaan mengaku masih memiliki bukti rekaman pemeriksaan Ongen yang membuktikan tak ada tekanan.

MA membuang Ketua PN Jambi yang berperilaku tercela ke Maluku Utara. Di sana ia menjadi hakim tinggi. Loh, kok malah dipromosikan?

Belajar dari pengalaman Komisi Konstitusi yang ternyata tidak pernah didengar hasil kerjanya, gagasan ini membutuhkan keputusan politik yang cukup besar dari Presiden.

Tidak gampang memilah harta bersama dan harta bawaan jika tak ada dokumen yang mendukung.

Dalam sidang uji materiil UU perkawinan, pemerintah membeberkan data perceraian akibat poligami yang melonjak tiap tahun. Namun ada yang berpandangan bahwa poligami adalah ibadah sehingga ia merupakan non derogable right.

Dalam sidang terungkap ada surat penugasan Polly dari BIN. Diperdengarkan pula rekaman pembicaraan antara Polly dan mantan Dirut Garuda. Petruk, Abdul Rahman yang ganti orang kita, Bagir juga orang kita. Janda Munir mengaku puas mendengar rekaman itu.

Kejaksaan Agung menggunakan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf c UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas untuk menjerat Tommy Suharto.

PERADI mengusulkan agar advokat asing harus mendaftar ke PERADI dan tunduk pada KEAI. Peraturan yang lebih detil soal advokat mulai dirintis PERADI dengan Ditjen AHU. Menurut DIrjen AHU, advokat asing yang terdaftar patuh menjalankan kewajibannya.

DPR menunda usulan interpelasi soal lumpur Lapindo setidaknya untuk tiga bulan ke depan. Sebagai gantinya, Parlemen membentuk Tim Pengawas yang memantau kinerja pemerintah menangani para korban. Jika rapor pemerintah jelek, interpelasi baru digelar. Untuk pertama kalinya, terjadi interpelasi bersyarat.

Melalui country report dari masing-masing peserta konferensi, kita akan banyak belajar tentang perkembangan hukum dan peran advokat di negara lain yang kemudian ditindaklanjuti dengan kerjasama.