Lebih jauh, tindakan Conoco mengalihkan pekerjaan PT Saptasarana kepada pihak ketiga dianggap pula sebagai perbuatan melanggar hukum. Pasalnya, pengalihan ini tanpa sepengetahuan PT Saptasarana.
Mengenai kerugian yang diderita PT Saptasarana akibat pembatalan kontrak tersebut, Conoco diminta mengganti kerugian materiil sebesar AS$27.184.807 plus Rp4,019 miliar. Kerugian ini muncul dari biaya pengantaran rig yang ditanggung oleh PT Saptasarana, serta kehilangan potensi keuntungan. Selain itu, Conoco diminta membayar kerugian imateriil sebesar AS$ 100 juta.
Hingga berita ini diturunkan, hukumonline telah berusaha menghubungi T. Iskandar Machmud, External Communication Conoco untuk dimintai keterangannya. Sayangnya, Iskandar tidak berada di kantor, sehingga belum ada tanggapan dari Iskandar.
Klausula arbitrase
Disebutkan pula dalam gugatan, meskipun terdapat klausula arbitrase dalam kontrak antara kedua belah pihak, Randy tetap memilih menggugat ke pengadilan negeri. Alasannya, arbitrase hanya berwenang menangani perselisihan para pihak, terkait dengan kontrak, inteprestasi ataupun pelaksanaannya.
Sedangkan dalam kasus ini yang dipersoalkan adalah tindakan Conoco yang tidak dicakup dan tidak diproses berdasarkan kontrak dan addendum kontrak. Maka dari itulah Randy mendasarkan gugatannya dengan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), bukan berdasarkan wanprestasi (ingkar janji).
Untuk menguatkan dalilnya, dia merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No 1851 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa pencantuman klausula arbitrase dalam suatu perjanjian, tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk berperkara di pengadilan.
Sedianya, sidang perdana gugatan terhadap Conoco Philips Indonesia (sebelumnya bernama Gulf Resources Ramba) berlangsung di PN Jakarta Pusat, Rabu (31/8). Akan tetapi, sidang tersebut ditunda karena ketidakhadiran Conoco.
Adalah Randy Rizaldi, kurator dari PT Saptasarana Personaprima (dalam pailit) yang menggugat perusahan minyak dan gas asal Amerika itu, pada 8 Agustus lalu.
Gugatan ini berawal dari kerjasama kedua belah pihak, yang tertuang dalam perjanjian terkait jasa pengelolaan alat-alat pengeboran (rig management services). Dalam salinan gugatan yang diterima hukumonline, Conoco dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memutuskan secara sepihak, sebelum masa kontrak berakhir.
Sebagaimana disebutkan dalam gugatan, Conoco membatalkan kontrak karena keterlambatan pengiriman rig oleh PT Saptasarana Personaprima (SSP). Namun, menurut versi Randy yang diwakili oleh kuasa hukumnya dari kantor hukum OC Kaligis & Associates, keterlambatan pengiriman rig itu justru diakibatkan oleh perubahan isi kontrak yang diminta oleh Conoco. Setidaknya, ada empat perubahan isi kontrak yang dipersoalkan oleh Randy.
Perubahan yang dimaksud antara lain menyangkut masa berlakunya kontrak yang sebelumnya Agustus 2001, menjadi Oktober 2001. Meski demikian, kedua belah pihak telah menyepakatinya. Sedangkan perubahan lainnya terkait dengan perubahan spesifikasi barang, jumlah pemesanan dan pengoperasian rig yang dinilai Randy bersifat sepihak.