Kubu Ani menolak usulan tersebut. Dalam praktek umumnya di lain negara, fungsi pemungut pajak (fiskus) tetap di bawah Depkeu via Ditjen Pajak. Karena itulah badan ini tak perlu ada. Rupanya Ani mendapat dukungan dari dua fraksi. Delapan fraksi ngotot membentuk badan ini.
Itu posisi sebelum lobi. Seusai pendekatan dalam kamar tertutup, kondisi jadi berbalik 180 derajad. Semua fraksi menerima usulan Ani. Pemerintah tidak akan membentuk BPP. Namun FPAN tetap memberikan catatan.
Menkeu Membentuk KPP
Usulan adanya KPP dalam sidang-sidang sebelumnya sempat berkembang menjadi tiga pilihan. Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) Harry Azhar Aziz menjelaskan, bisa jadi KPP di luar struktur Depkeu. Kemungkinan kedua, masih di bawah Depkeu namun di luar Ditjen Pajak. Opsi terakhir, komite di bawah Ditjen Pajak.
Harry menunjuk pilihan kedua. Alasannya, komite ini untuk mengawasi penerimaan pajak. Jika di luar tubuh Depkeu, fungsi pengawasannya kurang bagus karena tidak melongok langsung badan yang diawasi. Sedangkan jika masih di bawah Ditjen Pajak, fungsi pengawasan tak akan berjalan baik karena yang diawasi adalah atasannya. Jika masih di dalam Depkeu, dia bisa mengerti persoalan tapi tetap independen dalam pengawasan, ungkapnya sepekan silam.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengingatkan, keberadaan komite ini sangat bertalian dengan eksistensi BPP. Artinya, jika BPP batal dibentuk, tak usah bikin komite, ungkap Rama Pratama, sepekan silam.
Pemerintah sendiri beranggapan komite ini perlu. Kerja Depkeu bisa terbantu mengawasi pengelolaan pajak. Komite ini di luar Ditjen Pajak. Namun, Ani mengingatkan, keberadaan komite ini bersifat sementara (ad hoc). Artinya, tidak bisa dibentuk via Peraturan Pemerintah (PP) yang cenderung bersifat permanen.
Posisi terakhir sebelum terjadinya lobi, delapan fraksi setuju membentuk KPP. Dua fraksi menolak. Seusai lobi, seluruh fraksi menyetujui usulan Ani. Singkat kata, berdirinya KPP cukup lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Keberatan, Tak Perlu Lunasi Dulu
Soal keberatan (Pasal 25), FPKS ngotot tidak menghilangkan kewajiban wajib pajak (WP) melunasi tagihan. Jika setiap orang mengajukan kewajiban lalu tidak membayar kewajibannya, ada Rp40 triliun potensi pajak tiap tahun yang raib, ujar Rama.
Sedangkan Pemerintah ingin keberatan hanya menunda kewajiban si WP melunasi pajaknya. Namun Rama makin bisa menerima usulan Ani. Asalkan, pengajuan keberatannya diperketat serta konsekuensinya diperberat. Rama memberi misal denda administrasi yang tinggi bagi pengaju keberatan, yang terbukti memang kurang membayar pajak.
Posisi sebelum lobi, tujuh fraksi menyetujui pendapat Ani, dua fraksi menolak, dan satu fraksi meminta penjelasan. Setelah 'lobi yang bersahabat' itu -menurut bahasa Melchias, segenap fraksi menerima usulan Ani.
Meski tak perlu membayar dulu, WP akan dihantui denda yang cukup besar, jika memang terbukti kurang melunasi pajak. Denda administrasi atas pajak yang belum terbayar sebesar 50 persen. Ketentuan keberatan ini berkaitan dengan ketentuan banding (Pasal 27) (lihat ikhtisar dalam tabel).
Pasal-pasal krusial yang Disepakati
Badan Penerimaan Perpajakan (DIM 62) tidak dibentuk. |
Pasal 2 ayat (1) tentang NPWP perempuan kawin. Bagi wanita kawin dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas namanya sendiri, agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya. |
Pasal 4 ayat (3) tentang pemberian kuasa khusus WP. Dalam hal WP menunjuk kuasa khusus untuk mengisi Surat Pemberitahuan (Surat Pemberitahuan Tahunan, SPT -red), kuasa khusus WP harus menandatangani SP tersebut tersebut dan surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SP. |
Pasal 25 tentang keberatan (cuplikan ayat-ayat penting). Ayat 1 WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 2 Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Ayat 3 Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Ayat 4 Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Ayat 7 Dalam hal WP mengajukan keberatan atas SKP, WP wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat permintaan keberatan disampaikan. Ayat 8 Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 persen dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Ayat 9 Dalam hal WP mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 persen (ayat 8) tidak dikenakan. Ayat 10 Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 persen dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Ayat 11 Dalam hal WP mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Ayat 12 Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan (ayat 11) tidak termasuk sebagai utang pajak. |
Contoh penghitungan denda atas kekurangan pembayaran pajak karena permohonan keberatan ditolak atau diterima sebagian: - Pada tahun pajak 2008, PT Asal Bangun menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar semiliar rupiah. - Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WP hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200 juta. - WP telah melunasi pembayaran Rp200 juta. - Dirjen Pajak mengabulkan sebagian keberatan WP, dengan jumlah pajak yang harus dibayar sebesar Rp750 juta. - Dalam hal ini WP tidak dikenai sanksi administrasi (Pasal 19), tetapi dikenai sanksi (ayat 8). - Sanksi tersebut sebesar 50% x (Rp750 juta – Rp200 juta) = Rp275 juta. |
Pasal 27 tentang banding. Ayat 1 WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Ayat 2 Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata saha Negara (PTUN). |
Pasal 36C tentang Komite Pengawasan Perpajakan dan Kepabeanan. Menkeu dapat membentuk KPP, yang ketentuannya diatur dengan PMK. |
Sumber: Raker Pansus dan Menkeu, 31 Mei 2007
Wanita Kawin dan Kuasa Khusus
Selain tiga hal di atas, Pansus masih mempersoalkan dua hal yang tak kalah penting. Pertama, masalah NPWP perempuan kawin. Kedua, perihal kuasa khusus wajib pajak.
Menurut Ani, Paman Sam menerapkan NPWP wanita kawin (Pasal 2 ayat 1) terpisah dari suaminya. Perhitungan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) lantaran tunjangan anak, bisa didiskusikan sesuai kesepakatan dengan suaminya.
Sistem perpajakan Indonesia yang masih berlaku saat ini, masih menganut penggabungan NPWP kepada suami. Pernah ada seorang menteri wanita, yang jelas bukan Bu Ani, protes, ujar Dirjen Pajak Darmin Nasution, memberi contoh.
Akhirnya anggota Pansus menyepakati poin ini. Tapi hal ini bisa dimanfaatkan untuk memindahkan harta kekayaan suami yang koruptor, ujar Melchias mengingatkan.
Oleh karena itu, alangkah baiknya suami-istri membuat perjanjian awal soal pembagian harta. Bukan berarti pasal ini mencampuri urusan rumah tangga sampai sejauh itu, ujar Ali Masykur Musa dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB).
Soal kuasa khusus (Pasal 4 ayat 3), awalnya Darmin menginginkan pengisian SPT ditandatangani oleh dua pihak, WP dan konsultan pajak sebagai kuasa khusus. Selama ini, yang ngisi perhitungan pajak konsultannya, dan yang tanda tangan WP. Akibatnya, dalam hal pengurangan atau rekayasa jumlah pajak, konsultan selalu lepas dari tanggung jawab.
Panda Nababan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) mengingatkan, jenis kuasa khusus ada dua: kuasa substitusi dan kuasa mutlak. Panda menyarankan, jika sudah ada surat kuasa, yang menandatangani SPT adalah konsultan pajaknya. Akhirnya usulan Panda diterima (lihat tabel). Darmin akan menyiapkan format isian surat kuasa khusus tersebut.
Pasal-pasal lainnya rupanya sudah oke. Melchias pun akhirnya menyudahi rapat itu pada waktu petang. Selanjutnya, pada Rabu (6/6) Pansus melanjutkan pembahasan dengan dua agenda. Pertama, pada pagi harinya, Pansus beserta wakil pemerintah dan sepuluh fraksi memfinalisasi draft tersebut. Kedua, pada siang harinya, pembacaan pendapat mini sepuluh fraksi.
Setelah itu, dua RUU Pajak lainnya menanti untuk dibahas. Yang jelas, kepastian hukum soal pajak harus bisa mengayomi warganya.
Asyik, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani sambil melempar seulas senyum seusai keluar dari kamar lobi. Senyum Ani -panggilan akrabnya- ini pertanda kemenangannya menuntaskan lobi. Ketua Panitia Khusus Paket Rancangan Undang-Undang Perpajakan (Pansus RUU Pajak) Melchias Markus Mekeng memang terpaksa menunda rapat kerja (raker) demi menggelar lobi selama lebih dari setengah jam, Kamis sore itu (31/5).
Maklum, ada tiga poin yang menguras perdebatan panjang. Ketiganya antara lain Badan Pemerimaan Perpajakan (BPP), Komite Perpajakan dan Kepabeanan (KPP), serta pasal keberatan (Pasal 25).
Pansus ini sebenarnya bertugas menuntaskan tiga RUU bidang pajak. Ketiganya adalah RUU Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP), Pajak Penghasilan (Pph) dan Pajak Penjualan Barang Mewah dan (PPh dan PPnBM), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kali ini, KUP menjadi prioritas pertama.
Tak Akan Ada BPP
Usulan BPP belum terakomodasi dalam batang tubuh RUU, baru tercatat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) nomor 62. Ada kalangan yang menginginkan terbentuknya badan ini untuk menggantikan peran Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).
Kerja Depkeu sudah terlalu luas, hingga perlu melepaskan fungsinya sebagai pemungut pajak. Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), misalnya. Rentang kendali Depkeu sudah terlalu berat, tutur anggota Dradjad Harry Wibowo, dalam rapat sebelumnya, sepekan lalu. Menurut Dradjad, badan ini juga mengurusi pungutan cukai.