Terdapat tujuh instansi yang seluruh unit layanan sampelnya memiliki nilai integritas di bawah rata-rata yaitu MA, BPN, PT PLN, Dephub, PT Pelindo II, Depsos, dan Depkeu, papar Jasin.
Inisiatif bersama
Jasin menjelaskan survei integritas dilakukan KPK dalam rangka mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi, dengan cara menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik. Jasin menegaskan survei ini dilansir tidak dimaksudkan untuk memalukan instansi atau unit terkait, tetapi justru membantu dan mendorong agar dilakukan langkah-langkah perbaikan.
Survei integritas 2008, papar Jasin, dilaksanakan pada periode Juni-September 2008 di 105 unit layanan yang berada di 40 instansi tingkat pusat dan 52 kota/kabupaten di 20 provinsi. Total responden yang dilibatkan 9.390 pengguna langsung dari pelayanan publik yang terdiri dari 3.150 orang responden di tingkat pusat dan 6.240 di tingkat daerah. Dua aspek yang dicermati adalah Corruption Perception dan Corruption Experience, khususnya terkait ada atau tidaknya suap dalam layanan publik.
Hasil survei menunjukkan, rata-rata skor integritas di tingkat pusat 6,84 dan daerah 6,69. Menurut Jasin, skor di tingkat pusat tahun 2008 lebih tinggi dari tahun 2007 yang hanya 5,53. Namun, masih tergolong rendah jika dibandingkan skor integritas sektor publik di negara-negara lain, tambahnya.
Dari hasil suvei, KPK juga menemukan fakta bahwa 34 persen responden pernah dikenakan biaya tambahan dalam mengurus layanan di tingkat pusat. KPK menyimpulkan masih muncul sikap permisif masyarakat terhadap perilaku koruptif. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan bahwa 54 persen responden menganggap wajar adanya biaya tambahan dalam pengurusan layanan. Selain itu, survei menunjukkan pembayaran tambahan di luar biaya resmi 52 persen berasal dari inisiatif bersama pengguna dan petugas. Sementara, inisiatif petugas 28 persen, dan inisiatif pengguna 19 persen. Ironisnya, 65 persen responden menyatakan tidak melihat adanya kampanye anti korupsi di unit layanan yang mereka datangi.
Dalam rangka mendorong upaya perbaikan, hasil survei integritas KPK akan diserahkan ke masing-masing instansi terkait. Selanjutnya, menurut Jasin, KPK akan mengawal upaya perbaikan yang dilakukan setiap instansi. KPK nantinya akan menjadi counterpart bagi instansi-instansi tersebut, ujarnya.
Faktor eksternal
Mengomentari rapor MA dan Depkeu, Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mengatakan program perbaikan sistem remunerasi dalam kerangka reformasi birokrasi memang tidak bisa dirasakan manfaatnya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, MA dan Depkeu bukan lembaga baru sehingga relatif lebih sulit melakukan perubahan dibandingkan lembaga baru dengan sistem baru seperti KPK. Remunerasi juga harus disertai perbaikan-perbaikan di aspek lain, tukasnya.
MA melalui Juru Bicaranya, Djoko Sarwoko mempertanyakan aspek layanan apa yang disorot dalam survei integritas KPK. Jika layanan dalam hal informasi publik, Djoko mengatakan MA telah mengalami banyak kemajuan. Dari sebelumnya yang sama sekali tertutup, MA sekarang mulai membuka diri ke publik. Sebagai catatan, MA belum lama ini memang telah menerbitkan SK KMA No. 144 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Terkait adanya tiga unit pengadilan yang mendapat skor buruk, Djoko menduga penyebabnya adalah curat-marut persidangan perkara tilang. MA selaku atasan, lanjutnya, telah meminta ketua-ketua pengadilan untuk menertibkan praktek ilegal dalam persidangan perkara tilang.
Tapi itu ternyata banyak orang luar, seperti calo-calo. Itu susah ditertibkan, pengadilan sendiri tak mampu menertibkan. Seperti di Surabaya, itu luar biasa, Djoko berdalih adanya faktor eksternal yang menjadikan pelayanan di pengadilan menjadi buruk.
Sebagian kalangan penggiat anti korupsi berpendapat remunerasi adalah salah satu cara jitu memberantas korupsi. Berangkat dari pandangan ini, hampir bersamaan dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, digagas penerapan sistem remunerasi yang layak di beberapa lembaga yang menjadi proyek percontohan (pilot project). Departemen Keuangan (Depkeu) dan Mahkamah Agung (MA), dua diantara pilot project dimaksud. Sistem remunerasi di Depkeu berjalan lebih awal dibandingkan di MA.
Sayang, anggaran yang digelontorkan untuk proyek sistem remunerasi di Depkeu dan MA belum menunjukkan hasil positif. Alih-alih terbebas dari penyakit korupsi, kedua lembaga itu justru mencetak prestasi memprihatinkan. Survei Integritas 2008 yang dilansir KPK, menempatkan Depkeu dan MA dalam kelompok 15 instansi pusat dengan skor terendah. MA di posisi teratas atau terburuk, sedangkan Depkeu di posisi runner up.
Rapor buruk tidak hanya disandang MA dan Depkeu atas nama instansi. Dalam kategori unit layanan yang bersentuhan langsung serta memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat luas dengan skor terendah, kedua lembaga juga berkontribusi. Depkeu menyumbang dua unit, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di posisi kedua dan Cukai/Bea Masuk di posisi keenam. MA menyumbang tiga unit, yakni PN Jakarta Barat di posisi pertama, PN Jakarta Utara di posisi empat, dan PN Jakarta Pusat di posisi kelima.
15 Instansi dengan Skor Terendah
No | Pusat | Daerah |
1 | MA | Kota Tanjung Pinang |
2 | Departemen Keuangan | Kota Bandung |
3 | BPN | Kab. Sumenep |
4 | Departemen Hukum dan HAM | Kab. Bandung |
5 | PT Angkasa Pura II | Kota Pontianak |
6 | PT Pelindo II | Kab. Sambas |
7 | Departemen Sosial | Kota Palangkaraya |
8 | Polri | Kab. Serang |
9 | Departemen Perdagangan | Kab. Kutai Kertanegara |
10 | Departemen Perhubungan | Kota Malang |
11 | Departemen Perindustrian | Kab. Kota Batu |
12 | PT PLN | Kota Banjarmasin |
13 | Departemen Pendidikan Nasional | Kota Tangerang |
14 | Departemen Tenaga Kerja | Kab. Hulu Sungai Tengah |
15 | Departemen Agama | DKI Jakarta |
Di deretan instansi dengan rapor terbaik atau skor integritas tertinggi, Perum Pegadaian menempati posisi teratas. Selanjutnya, diikuti PT Pos Indonesia, PT Taspen, Departemen Kesehatan, Departemen Koperasi dan UKM, BPOM, PT Pelni, PT Pertamina, Departemen Luar Negeri, dan PT Sucofindo. Sementara, unit layanan juga menempatkan Pegadaian Barang dari Perum Pegadaian di posisi nomor wahid. Posisi runner up dan seterusnya diduduki oleh Pengambilan Uang Pensiun (PT Pos Indonesia), Pinjaman Modal UKM (Depkop dan UKM), Asuransi Pensiun (PT Taspen), Izin Akreditasi PTS (Depdiknas), Izin Pengembangan Usaha Perikanan (DKP), Pendirian BLK (Depnakertrans), Izin Rumah Obat (Depkes), Pendaftaran Usaha Waralaba (Depdag), dan Teknis Pengujian dan Kalibrasi (Deperin).