Memahami Seluk Beluk Proses dan Prosedur Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Hari Pertama:

 Pemahaman Umum tentang Kepailitan:

• Definisi dan konsep dasar kepailitan;

• Tujuan dan manfaat dari proses kepailitan;

• Pihak-pihak yang Terlibat dalam Kepailitan;

• Kerangka hukum kepailitan di Indonesia:

  • Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

  • Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri terkait;

  • Peran dan kewenangan Pengadilan Niaga;

  • Regulasi tambahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

• Hak dan Kewajiban Pihak yang Terlibat;

• Konsep cross border insolvency:

• Implikasi Kepailitan terhadap Operasional Bisnis;

  • Dampak terhadap manajemen dan operasional perusahaan;

  • Pengaruh terhadap karyawan dan pemegang saham;

  • Konsekuensi terhadap reputasi perusahaan.

• Dampak Kepailitan bagi Stakeholders.

Proses dan Tahapan Kepailitan:

• Prosedur pengajuan permohonan kepailitan;

• Tahapan proses kepailitan dari awal hingga akhir;

• Wewenang dan tugas kurator dalam kepailitan;

• ​​Penanganan piutang bermasalah dan strategi penanganannya;

• Strategi melakukan gugatan perdata/kepailitan yang efisien dan efektif;

Pengurusan Harta Pailit:

• Bagaimana proses pengurusan harta pailit pasca putusan pailit;

• Proses eksekusi harta pailit yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia;

• Permasalahan eksekusi harta pailit dalam cross border insolvency;

• Bagaimana proses pembagian harta pailit;

• Best practice dalam pengurusan harta pailit.

Penyelesaian Sengketa Dalam Kepailitan:

• Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul di kemudian hari dalam perkara Kepailitan;

• Upaya Hukum yang dapat dilakukan dalam Kepailitan.

Hari Kedua:

Pendahuluan Perihal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):

• Definisi dan tujuan PKPU;

• Kemampuan membayar vs Kesediaan membayar;

• Prinsip ketidakmampuan membayar dan relevansinya dengan restrukturisasi;

• Aspek Hukum dalam PKPU;

• Metode yang dapat digunakan dalam PKPU;

• Kelebihan dan Kekurangan dalam restrukturisasi utang melalui mekanisme PKPU dan non-PKPU;

Prinsip-prinsip PKPU sebagai upaya Perdamaian:

• Identifikasi dan analisis:

  • Rasio keuangan: likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas;

  • Sumber dan penggunaan aktiva korporasi;

  • Tahapan krisis dilalui atau financial distress;

• Motif dan alasan pemicu keputusan PKPU bagi debitor dan kreditor;

• Menghindari pinjaman bermasalah sebagai awal dari due diligence yang efektif.

Strategi Penyusunan Perjanjian Perdamaian melalui PKPU:

• Korelasi penyusunan perjanjian perdamaian PKPU, restrukturisasi utang dengan financing agreement;

• Strategi negosiasi dalam proses penyusunan perjanjian perjanjian perdamaian;

• Anatomi dan strategi penyusunan perjanjian perdamaian;

• Mekanisme penyusunan perjanjian perdamaian;

• Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perjanjian perdamaian;

• Best practice dalam penyusunan perjanjian perdamaian.

Metode PKPU sebagai Penyelesaian Utang dalam Pengadilan:

• Mekanisme PKPU sebagai sarana akhir upaya perdamaian penyelesaian utang;

• Restrukturisasi pada PKPU dan perjanjian perdamaian;

• Eksekusi dan efektivitas penyelesaian utang dengan PKPU;

• Mitigasi risiko hambatan pelaksanaan penyelesaian utang dalam skema PKPU.

Risiko Yang Timbul dalam PKPU:

• Strategi dan taktik bisnis dalam menghadapi PKPU dalam perusahaan;

• Risiko bisnis yang timbul dalam pelaksanaan perdamaian PKPU;

• Mitigasi risiko yang dapat dilakukan akibat dari Pelaksanaan PKPU sebagai upaya perdamaian.