Bisnis

3 Hal yang Patut Diperhatikan dalam Pemberhentian Direksi dan Komisaris

Bacaan 3 Menit
3 Hal yang Patut Diperhatikan dalam Pemberhentian Direksi dan Komisaris

Pertanyaan

Dibutuhkan total berapa persen saham untuk mengganti Direktur Utama dan Komisaris Utama PT PMA secara paksa?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Penggantian yang ditanyakan kami asumsikan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Adapun pemberhentian ini dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menyebutkan alasannya.

Selain itu, masih ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Apa saja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bagaimana Cara Memberhentikan Direksi dan Komisaris? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 23 April 2014.

Sebelumnya kami asumsikan maksud penggantian di sini merupakan pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Karena penanaman modal asing (PMA) wajib dilaksanakan dalam bentuk PT menurut hukum Indonesia, maka juga tunduk pada UUPT. Adapun ketentuan pemberhentian Direksi mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian Dewan Komisaris.

Guna menyederhanakan jawaban, berikut ini kami ringkas 3 hal yang harus diperhatikan untuk memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris:

  1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)

Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Alasan tersebut misalnya yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi menurut UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan PT atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Selain itu, kamu perlu memperhatikan kuorum RUPS yang harus dipenuhi. RUPS dapat dilangsungkan jika lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan jumlah kuorum yang lebih besar oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar. Sehingga, kamu perlu memastikan apakah anggaran dasar perusahaan telah menentukan kuorum kehadiran RUPS sendiri atau tidak.

Kemudian, keputusan RUPS pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika keputusan dari musyawarah itu tidak tercapai, keputusan sah jika disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah suara yang lebih tinggi.

Jadi, dibutuhkan setidaknya lebih dari 50% saham dengan hak suara untuk hadir dalam RUPS tersebut, dan setidaknya lebih dari setengah pemegang saham yang hadir menyetujui keputusan pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

  1. Kesempatan Membela Diri

Perlu diingat, keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Jika keputusan itu diambil di luar RUPS, yaitu melalui usul keputusan yang diedarkan (circular resolution) kepada semua pemegang saham, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri secara tertulis sebelum diambil keputusan pemberhentian.

Akan tetapi, pemberian kesempatan membela diri tidak diperlukan jika yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

  1. Masa Berlakunya Pemberhentian

Pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris mulai berlaku sejak:

  1. ditutupnya RUPS;
  2. tanggal keputusan circular resolution;
  3. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS; atau
  4. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan circular resolution.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Tags: