Perdata

Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi

Bacaan 5 Menit
Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi

Pertanyaan

Apa yang menjadi syarat-syarat sah perjanjian? Kemudian apa yang menyebabkan perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dapat dibatalkan? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Syarat perjanjian dikatakan sah telah tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu terdapat 4 syarat sah perjanjian mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Jika syarat perjanjian tersebut tidak dipenuhi, akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dapat dibatalkan. Apa maksudnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum yang dibuat Diana Kusumasari, S.H., M.H. yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 8 Agustus 2011.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Syarat Sah Perjanjian

Menjawab pertanyaan Anda mengenai apa yang menjadi syarat-syarat sah perjanjian? Anda harus ketahui terlebih dahulu isi Pasal 1320 KUH Perdata. Apa sajakah 4 syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata?

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang.

 

Berikut ini kami jelaskan satu per satu syarat perjanjian dapat dikatakan sah: 

  1. Kesepakatan Para Pihak

Syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri.

Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata:

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

  1. Kecakapan Para Pihak

Mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

  1. anak yang belum dewasa;
  2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
  3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan.

Baca juga: Tak Setiap Lansia Diletakkan dalam Pengampuan

  1. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

Singkatnya, prestasi adalah apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jadi hak kreditur dalam suatu perjanjian.

  1. Sebab yang Halal

KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Akibat Hukum Tak Penuhi Syarat Sah Perjanjian

Dari keempat syarat sah perjanjian tersebut di atas, masing-masing terbagi menjadi 2 jenis syarat perjanjian. Untuk lebih jelasnya, kami rangkum ke dalam tabel sebagai berikut:

No.

Syarat Sah Perjanjian

Jenis

1.

 

Kesepakatan para pihak

Syarat Subjektif

Kecakapan para pihak

2.

 

Suatu hal tertentu

 Syarat Objektif

Sebab yang halal

 

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum. Guna mempermudah pemahaman Anda, berikut perbedaan keduanya:

Perjanjian Dapat Dibatalkan

Perjanjian dapat dibatalkan atau voidable artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri).

Jadi secara singkat, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan.

Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) sebagai syarat sah perjanjian.

Perjanjian Batal Demi Hukum

Perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan null and void.

Perjanjian batal demi hukum adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat sah perjanjian.

Demikian jawaban dari kami tentang 4 syarat sah perjanjian, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgelijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-undang.

 

Tags: