Pidana

Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Pertanyaan

Sebenarnya apakah menurut hukum aborsi itu diperbolehkan? Bagaimana dengan pandangan Islam?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Dalam hukum positif Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi memang dilarang, namun dengan pengecualian jika:
  1. Ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
  2. bagi korban pemerkosaan.
 
Dalam hukum Islam, ada perbedaan pendapat mengenai hukumnya melakukan aborsi, namun menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, larangan aborsi memang dapat dikecualikan dengan alasan tertentu.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Aborsi Menurut Hukum Positif Indonesia
Aborsi telah diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”). UU Kesehatan memberikan ruang untuk aborsi dengan alasan tertentu.
 
Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan memberikan dua alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu:
  1. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
  2. bagi korban pemerkosaan.
 
Selain terpenuhinya alasan dalam Pasal 75 UU Kesehatan, untuk dapat dilakukan aborsi juga harus terpenuhi syarat-syarat yang tertuang di Pasal 76 UU Kesehatan yang menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan:
  1. sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
  2. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
  3. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  4. dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; dan
  5. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
 
Kemudian, Pasal 194 UU Kesehatan menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), seperti dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 348, Pasal 349 KUHP, abortus provocatus criminalis dilarang dan diancam hukuman pidana tanpa memandang latar belakang perbuatannya dan orang yang melakukannya, yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong aborsi, seperti dokter atau bidan.
 
Sedangkan UU Kesehatan memberikan pengecualian bagi larangan aborsi dengan alasan medis yang dikenal dengan abortus provocatus medicalis. Bagaimana menurut hukum Islam?
 
Aborsi Menurut Hukum Islam
Dalam berbagai literatur fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seseorang melakukan aborsi yang secara etimologi aborsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu abortion dan dari bahasa Latin, yaitu abortus, yang artinya pengguguran kandungan sebagaimana diterangkan M. Ali Hasan dalam buku Masail Fiqhiyah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam (hal. 44).
 
Sementara itu, aborsi dalam bahasa Arab diartikan al-ijhad, yang merupakan bentuk masdar dari kata ajhada, yang artinya lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum tiba saatnya sebagaimana dijelaskan Mahjuddin dalam buku Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini (hal. 76).
 
Secara terminologi, mengutip Yurnalis Uddin, et.al dalam buku Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi (hal. 131), ahli fikih memberikan definisi aborsi dengan redaksi berbeda, namun bermuara pada substansi yang sama.
 
Ibrahim al-Nakhaˋi mengatakan bahwa aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil, baik sudah berbentuk sempurna atau belum. Senada dengan al-Nakhaˋi adalah definisi Abdullah bin Ahmad yang menyatakan bahwa aborsi adalah merusak makhluk yang ada dalam rahim perempuan.
 
Demikian pula, menurut Abdul Qadir Audah, aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan antara janin dengan ibunya. Sedangkan bagi al-Gazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (mawjud al-hasil).
 
Definisi aborsi lebih detail terurai dalam tulisan Khoiruddin Nasution dalam artikel jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam berjudul Pandangan Islam tentang Aborsi, dengan mengutip Grolier Family Encyclopedia (hal. 114):
 
...is the termination of a pregnancy by loss or destruction of the fetus before birth. An abortion may be spontaneous or induced. The latter is an act with ethical and legal ramifications”.
 
Perbedaan tersebut dapat disimpulkan sebagaimana diterangkan Istibsjaroh dalam buku Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Islam (hal. 64 – 65):
  1. Diperbolehkan aborsi sebelum usia janin 120 hari. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar ulama Hanafiyyah dan sebagian kecil ulama Syafi’iyyah.
  2. Diperbolehkan aborsi sebelum usia janin 40 - 45 hari (tahalluk). Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha’ Syafi’iyyah, sebagian besar fuqaha Hanabilah, dan sebagian kecil fuqaha’ Hanafiyyah sebagaimana diterangkan Yurnalis Uddin, et.al dalam buku yang sama (hal. 86).
  3. Aborsi hukumnya makruh tahrim, baik sebelum maupun sesudah 40 hari. Pendapat ini dikemukakan sebagian kecil fuqaha’ Hanafiyyah.
  4. Aborsi hukumnya haram secara mutlak. Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha’ Malikiyyah, Imam al-Gazali, Ibn al-Jawzi, dan Ibn Hazm al-Zahiri. Pelakunya dapat dikenai sanksi yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkannya.
 
Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) pada tahun 2005 mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi (“Fatwa MUI 4/2005”). Fatwa ini dikeluarkan atas pertimbangan bahwa dewasa ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama.
 
Selain itu, aborsi juga banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan hukumnya, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu.
 
Dengan mendasarkan pada al-Qur’an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat para ulama klasik, maka MUI menyatakan:[1]
  1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
  2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
  1. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
  1. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan cavern dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
  2. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
  1. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
  1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
  2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.
  1. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
  1. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.
 
Berangkat dari Fatwa MUI di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya MUI sepakat dengan ulama klasik maupun kontemporer, bahwa aborsi qabla nafkh al-ruh diharamkan dan MUI sangat ketat, sebagaimana pendapatnya al-Gazali, bahwa aborsi qabla nafkh al-ruh dilarang sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
 
Meskipun demikian, MUI memberikan pengecualian aborsi jika ada indikasi yang bersifat darurat maupun hajat.
 
Pengecualian ini dibatasi sampai janin berusia 40 hari, tentu ini sama dengan pendapat yang dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha’ Syafiˋiyyah, sebagian besar fuqaha’ Hanabilah, dan sebagian kecil fuqaha’ Hanafiyyah. Sementara aborsi akibat perzinaan, maka MUI secara mutlak mengharamkannya.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. Istibsjaroh. Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Islam. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2007;
  2. Khoiruddin Nasution. Pandangan Islam tentang Aborsi. Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, vol. 2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003;
  3. Mahjuddin. Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini. Jakarta: Kalam Mulia, 2005;
  4. M. Ali Hasan. Masail Fiqhiyah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998;
  5. Yurnalis Uddin, et.al. Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi. Jakarta: Penerbit Universitas Yarsi, 2006.
 

[1] Bagian Kedua Fatwa MUI 4/2005