Perlindungan Konsumen

Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?

Bacaan 4 Menit
Adakah Larangan Menetapkan Harga Sangat Tinggi Bagi Pelaku Usaha?

Pertanyaan

Banyak pengalaman unik dan menarik ketika kita menggunakan fasilitas barang/jasa yang tergolong barang mewah. Salah satu yang unik adalah harganya. Misalnya, A pergi karaoke, di tempat karaoke disediakan air mineral satu botol ukuran sedang dengan harga sampai 2 kali bahkan tiga kali lipat dari harga biasanya. Pertanyaan saya, apakah ada dasar hukum terkait pengaturan harga seperti ini? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti permintaan, biaya, pemasaran, dan sebagainya.

Secara umum, perilaku menaikkan harga menjadi sangat tinggi oleh pelaku usaha secara eksplisit tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan kegiatan usaha. Namun, bukan berarti tidak ada larangan sama sekali untuk menetapkan harga tinggi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Jika Pelaku Usaha Menetapkan Harga Barang/Jasa yang Sangat Tinggi yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. yang pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 16 Mei 2017.

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai dasar hukum pengaturan harga, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai harga.

Harga

Harga merupakan suatu komponen penting yang berpengaruh terhadap laba/keuntungan produsen (pelaku usaha) dalam menjual barang dan/jasa. Di sisi lain, harga juga menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli barang dan/jasa yang dibutuhkannya.

Tinggi atau rendahnya suatu harga ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti: permintaan, biaya, pemasaran, dan sebagainya. 

Penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga. Sedangkan faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan elemen lingkungan yang lain.

Hal-Hal yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Penetapan Harga 

Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.[1]

Beberapa larangan mengenai penetapan harga antara lain:

  1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.[2]
  2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.[3]
  3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.[4]
  4. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.[5]

Menurut Ningrum Natasya Sirait dkk, penetapan harga yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8 UU 5/1999 ini yang dilarang per se hanya perjanjian harga (Pasal 5) horizontal dan diskriminasi (Pasal 6). Sedangkan perjanjian harga lain yaitu Pasal 7 dan 8 diatur secara rule of reason. Artinya, tidak semua perjanjian harga pasti menyebabkan hambatan persaingan.[6]

Baca juga: Pentingnya prinsip "per se" dan "rule of reason" di UU Persaingan Usaha

Merujuk pada ketentuan soal larangan-larangan dalam UU 5/1999 tersebut, maka tidak ada ketentuan yang melarang pelaku usaha menetapkan harga tinggi jika tidak melanggar larangan-larangan di atas.

Sebagai catatan, pelanggaran terhadap larangan di atas dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan perjanjian sebagaimana tertera dalam Pasal 118 angka 3 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 47 ayat (2) huruf a UU 5/1999.

Baca juga: Yang Harus Diperhatikan dalam Menentukan Harga untuk Reseller

Ketentuan Menaikkan Harga Menurut UU Perlindungan Konsumen 

Ketentuan mengenai harga juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, larangan yang diatur adalah menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral bagi pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang.[7] 

Pelaku usaha tersebut diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.[8]

Selain itu, jika pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), maka pelaku usaha juga dilarang menjual barang kepada konsumen melebihi HET, sebagaimana dijelaskan dalam Sanksi Pelaku Usaha yang Langgar Ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Jadi, menjawab pertanyaan Anda mengenai perilaku menaikkan harga menjadi sangat tinggi oleh pelaku usaha secara eksplisit tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan usaha. Yang dilarang adalah antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya melakukan perjanjian harga tertentu, menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral, dan/atau menjual barang melebih HET.

Baca juga: Isu Persaingan Usaha Tidak Sehat Notaris di Bank

Demikian jawaban dari kami mengenai dasar hukum pengaturan harga. Semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Referensi:

Ningrum Natasya Sirait dkk. Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha. (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program), 2010. 

[1] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”)

[2] Pasal 5 ayat (1) UU 5/1999

[3] Pasal 6 UU 5/1999

[4] Pasal 7 UU 5/1999

[5] Pasal 8 UU 5/1999

[6] Ngigrum Natasya Sirait dkk, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program), 2010, hal. 19

[7] Pasal 11 huruf f UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 5/1999”)

[8] Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen

Tags: