Ilmu Hukum

Apa Itu Gugatan Legal Standing?

Apa Itu Gugatan <i>Legal Standing</i>?

Pertanyaan

Apa itu gugatan legal standing? Siapa yang berhak mengajukannya? Apa bedanya dengan gugatan biasa? Mohon pencerahannya.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Legal standing dapat diartikan sebagai kualitas atau hak menggugat/berperkara ke pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Istilah gugatan legal standing pada umumnya digunakan untuk merujuk kepada hak gugat (legal standing) organisasi/lembaga swadaya masyarakat sebagaimana diatur di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Istilah gugatan legal standing pada umumnya digunakan untuk merujuk pada hak gugat (legal standing) organisasi sebagaimana terkandung di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”).

Dalam hal ini, menurut Bambang Sutiyoso, legal standing dapat diartikan sebagai kualitas atau hak menggugat/berperkara ke pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu.[1]

Berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, hak gugat organisasi lingkungan hidup diatur dalam Pasal 92 UU 32/2009 yang menyatakan sebagai berikut:

  1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  2. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
  3. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
    1. berbentuk badan hukum;
    2. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
    3. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Selain dalam hal lingkungan hidup, hak gugat organisasi juga dikenal dalam perlindungan konsumen, sebagaimana bunyi Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut:

  1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
    1. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
    2. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
    3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
    4. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa hak gugat (legal standing) organisasi adalah hak bagi organisasi/lembaga swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap adanya pelanggaran dalam bidang tertentu. Hak gugat ini di antaranya dimaksudkan untuk kepentingan perlindungan konsumen atau kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Khusus terkait lingkungan hidup, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal yang kami kutip sebelumnya, gugatan tersebut hanya terbatas padatuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Adapun salah syarat-syarat bagi organisasi/lembaga swadaya masyarakat dalam menggunakan hak gugatnya adalah:[2]

  1. Berbentuk badan hukum;
  2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup/perlindungan konsumen;
  3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, khusus untuk organisasi lingkungan hidup paling singkat selama 2 tahun.

Tujuan penggunaan hak gugat organisasi/lembaga swadaya masyarakat bukanlah hanya untuk kepentingan penggugat semata, namun untuk kepentingan yang lebih luas (umum) baik itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum sebagai konsumen, maupun kepentingan lingkungan hidup. Hal tersebut yang membedakan dengan gugatan perdata biasa lainnya, baik dari subjek hukumnya maupun dari objek dan tuntutan gugatan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Referensi:

Bambang Sutiyoso, Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia, Jurnal Hukum, Nomor 26, Volume 11, Mei 2004.

[1] Bambang Sutiyoso, Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia, Jurnal Hukum, Nomor 26, Volume 11, Mei 2004, hal. 67.

[2] Pasal 92 ayat (3) UU 32/2009 jo. Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen

Tags: