Kenegaraan

Apa Saja Unsur-unsur Berdirinya Negara?

Bacaan 6 Menit
Apa Saja Unsur-unsur Berdirinya Negara?

Pertanyaan

Apa saja unsur-unsur konstitusional berdirinya suatu negara?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Berdasarkan Montevideo Convention, unsur-unsur terbentuknya negara adalah mencakup:

  1. Penduduk tetap;
  2. Wilayah;
  3. Pemerintahan; dan
  4. Kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Sebelumnya, perlu kami luruskan, penggunaan kata ‘konstitusional’ dalam pertanyaan Anda menurut kami kurang tepat, karena istilah konstitusional biasanya dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan konstitusi.

Oleh karena itu, barangkali yang Anda maksud adalah apa saja unsur-unsur berdirinya suatu negara atau unsur-unsur terbentuknya negara, yang mana pembahasan unsur-unsur terbentuknya negara lebih banyak dibahas dalam diskusi ilmu negara dan hukum Internasional, yang pembahasannya dimulai dari sebelum adanya konstitusi sebuah negara. Sehingga, penyebutan “unsur-unsur konstitusional berdirinya suatu negara” kurang tepat, melainkan seharusnya “unsur-unsur berdirinya negara” atau “unsur-unsur terbentuknya negara”.

 

Unsur-unsur Berdirinya Negara

Yang dimaksud dengan unsur-unsur negara adalah elemen dari suatu organisasi negara, atau hal-hal yang dianggap perlu untuk terbentuknya suatu negara.[1]

Dari persepektif hukum Internasional, instrumen yang telah mengatur secara pasti unsur-unsur terbentuknya negara adalah Montevideo Convention yang menyebutkan adanya empat unsur yang menjadi kualifikasi sebuah negara sebagai subjek hukum internasional:[2]

  1. Penduduk tetap

Syarat “tetap” dalam unsur ini bisa diartikan dalam 2 hal. Pertama, penduduk menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat tinggalnya. Kedua, wilayah itu -sebagai tempat tinggal- dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu. Pada dasarnya tidak ada ketetapan yang pasti mengenai jumlah minimum penduduk untuk membentuk suatu negara. Penentu status penduduk adalah ikatan hukum dalam satu kebangsaan.[3]

 

  1. Wilayah

Tidak ada ketentuan yang pasti berapa luas minimum suatu wilayah untuk dapat ditetapkan sebagai salah satu unsur yang membentuk sebuah negara. Crawford menyatakan bahwa hak suatu negara yang independen untuk menyusun pemerintahan yang berada dalam suatu wilayah tertentu.[4]

Sebagai catatan, adanya sengketa batas negara tidak mempengaruhi status sebuah negara. Contohnya, Israel pada tahun 1949 diterima sebagai anggota PBB meskipun ada konflik batas negara yang sedang berlangsung ketika itu.[5]

 

  1. Pemerintahan

Menurut Crawford juga, persyaratan bahwa sebuah negara yang dianggap ada mempunyai pemerintahan yang efektif bisa dianggap sebagai hal yang sentral dalam klaim telah terbentuknya sebuah negara. Makna pemerintahan sendiri dapat dikaitkan dalam hubungan kepada 2 hal. Pertama, meliputi lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif, yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dalam komunitas yang bersangkutan dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam aturan hukum. Kedua, dengan menggunakan prinsip efektivitas, kriteria pemerintahan menunjuk kepada makna “pemerintahan yang efektif” yang berarti lembaga politik, administratif, dan eksekutif sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat. Supaya efektif, maka pembentukan lembaga-lembaga itu didirikan dan diatur oleh hukum yang ditetapkan setelah terbentuknya negara yang bersangkutan.[6]

 

  1. Kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain

Sebagian ahli menyebutkan bahwa syarat yang terakhir ini merupakan unsur deklaratif, dan bukan unsur konstitutif berdirinya suatu negara. Hal tersebut dikarenakan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain lebih merupakan konsekuensi lahirnya suatu negara dibandingkan sebagai syarat pendiriannya. Bahkan, syarat ini tak hanya diperuntukkan bagi negara, akan tetapi juga untuk organisasi internasional, termasuk bagian dari pengaturan konstitusional seperti halnya dalam sistem federasi.[7]

Keempat unsur tersebut sering disebut dengan the traditional criteria.[8] Hal serupa disampaikan oleh Soehino dalam bukunya berjudul Ilmu Negara, syarat ada daerahnya yang tertentu, ada rakyatnya, dan ada pemerintahan yang berdaulat adalah syarat formil suatu negara, bukan syarat materiilnya (hal. 7-8).

Belakangan berkembang juga pendapat dari sebagian ahli yang mensyaratkan adanya syarat-syarat tambahan dari aspek legalitas, yaitu pembentukan negara tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum internasional, di antaranya yaitu prinsip democratically legitimated authority, dan hak menentukan nasib sendiri (right to self-determination). [9]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

The 1933 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States.

 

Referensi:

  1. Ali Zounuzy Zadeh. International Law and the Criteria for Statehood: The Sustainability of the Declaratory and Constitutive Theories as the Method for Assessing the Creation and Continued Existence of States. LL.M Thesis Public International Law, Tilburg University;
  2. Isharyanto. Ilmu Negara. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016;
  3. Isrok dan Dhia Al Uyun. Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak) (e-book). Malang: UB Press, 2012;
  4. Soehino. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, 2005;
  5. Stefan Talmon. The Constitutive Versus the Declaratory Doctrine of Recognition: Tertium Non Datur?. British Year Book of International Law, Vol. 75, 2004.

[1] Isrok dan Dhia Al Uyun. Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak) (e-book). Malang: UB Press, 2012

[3] Isharyanto. Ilmu Negara. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 37

[4] Isharyanto. Ilmu Negara. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 36

[6] Isharyanto. Ilmu Negara. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 38

[7] Isharyanto. Ilmu Negara. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 38-39

[8] Isharyanto. Ilmu Negara. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 36

[9] Stefan Talmon. The Constitutive Versus The Declaratory Doctrine of Recognition: Tertium Non Datur?. British Year Book of International Law, Vol. 75, 2004, hal. 121-122

Tags: