Apa Sanksi Jika Resign Tanpa One Month Notice? - Klinik Hukumonline
Apa Sanksi Jika Resign Tanpa One Month Notice?
Ketenagakerjaan

Apa Sanksi Jika Resign Tanpa One Month Notice?

Bacaan 15 Menit
Apa Sanksi Jika Resign Tanpa <i>One Month Notice</i>?

Pertanyaan

Saya mau bertanya, saya mengajukan resign tanggal 17 Juli dan saya menginginkan berhenti pada akhir Juli. Keesokan harinya resign saya disetujui, namun HRD mengatakan saya dapat resign sesuai dengan regulasi yaitu one month notice (entah itu regulasi kantor atau pemerintah yang dimaksud), sehingga saya baru dapat berhenti tanggal 18 Agustus padahal saya meminta berhenti di akhir bulan Juli. Pertanyaan saya, apakah ada sanksi menurut undang-undang jika saya berhenti di akhir Juli (tanpa one month notice)? Apakah saya masih tetap bisa mendapatkan surat referensi/surat keterangan pernah bekerja jika saya tidak mengikuti one month notice? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Salah satu syarat yang wajib dipenuhi pekerja yang ingin mengundurkan diri adalah mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Aturan jangka waktu ini bertujuan agar perusahaan mempunyai waktu untuk mencari pengganti pekerja yang ingin mengundurkan diri.

 

Mengenai apa sanksi jika mengundurkan diri tanpa one month notice, UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker 78/2001 tidak memberikan ketentuan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu Anda harus melihat apakah dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau perjanjian kerja diatur mengenai hal itu.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Aturan Pemberitahuan Pengunduran Diri (One Month Notice)

Soal pekerja yang mengundurkan diri, berlaku ketentuan dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”):

 

Pasal 162

(1)  Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(2)  Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(3)  Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:

a.    mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

b.    tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

c.    tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

(4)  Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

 

Anda benar bahwa Anda berkewajiban mengajukan permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.

 

Lebih khusus lagi, pengaturan soal jangka waktu pemberitahuan pengunduran diri juga terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-78/Men/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan (“Kepmenaker 78/2001”). Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Aturan Jangka Waktu Pemberitahuan Pengunduran Diri (One Month Notice).

 

Jika Pengunduran Diri Tanpa One Month Notice

Mengenai apa sanksi jika mengundurkan diri tanpa one month notice, UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker 78/2001 tidak memberikan ketentuan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu Anda harus melihat apakah dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau perjanjian kerja diatur mengenai hal itu, serta apakah ada sanksi jika pengunduran diri dilakukan kurang dari 30 hari. Jika ada, maka tentu Anda terikat dan tunduk pada ketentuan tersebut.

 

Akan tetapi, perlu Anda ketahui, jika status Anda adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) atau pekerja kontrak, maka one month notice menjadi tidak begitu berpengaruh. Ini karena pekerja dengan PKWT yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu dalam PKWT berkewajiban membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan:

 

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karenaketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

 

Surat Keterangan Kerja

Mengenai bisakah Anda mendapatkan surat referensi/surat keterangan pernah bekerja jika Anda tidak mengikuti one month notice, hal tersebut diserahkan kembali kepada kesepakatan Anda dan pengusaha. Pada intinya, tidak ada aturan tegas soal kewajiban pengusaha memberikan surat keterangan kerja kepada karyawannya yang resign atau mengundurkan diri.

 

Surat keterangan kerja memang hak dari pekerja, tetapi bukan kewajiban dari perusahaan, sehingga, Yang dapat kami sarankan adalah agar Anda dapat negosiasi dengan perusahaan agar diberikan surat keterangan kerja. Penjelasan lebih lanjut soal surat keterangan kerja dapat Anda simak dalam artikel Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Keterangan Kerja?

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-78/Men/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.

 

Tags: