Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Kami asumsikan bahwa lembaga zakat yang Anda maksud adalah lembaga amil zakat baik yang berskala nasional, provinsi, ataupun kabupaten/kota dan sudah memiliki izin untuk melakukan kegiatan.
Membahas lembaga amil zakat (“LAZ”) maka perlu kita pahami bahwa terdapat dua jenis dasar hukum yang mengatur mengenai amil zakat, yaitu hukum Islam sebagai konsep dasar dan hukum negara yang mengatur agar terjadi kesesuaian antara tujuan dengan pelaksanaan LAZ.
Untuk konteks lembaga zakat, dalam hukum Islam dikenal adanya amil yang didasarkan pada Q.S. At-Taubah ayat 60. Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat delapan golongan yang dapat menerima zakat (mustahiq), yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.[1]
Lalu, apa itu amil? Berdasarkan Tafsir Al-Munir, amil adalah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mayoritas ulama setuju bahwa amil adalah pihak yang diperintahkan oleh penguasa Islam untuk mengambil dan mengumpulkan harta serta melakukan distribusi dan tetap berhak menerima bagian meskipun ia memiliki kemampuan harta.[2]
Dalam buku Fiqih Islam Waadillattuhu, dijelaskan bahwa amil diberi zakat sebagai upah kerjanya. Kemudian, para fuqaha (ahli fikih) berpendapat bahwa amil berhak untuk menerima zakat sebesar ukuran kerjanya yang mencukupi diri si amil tersebut dan rekan kerjanya dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pekerjaan yang dilakukan oleh amil pun harus dapat dibuktikan.[3]
Adapun, Fatwa MUI 8/2011 mendefinisikan amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat pemerintah atau dibentuk oleh masyarakat lalu disahkan pemerintah untuk mengelolah pelaksanaan ibadah zakat.
Kemudian, merujuk Pasal 1 angka 11 UU 32/2011, dijelaskan bahwa hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. Selain itu, Pasal 32 UU 23/2011 menegaskan bahwa LAZ boleh mengambil bagian dari amil untuk membiayai kegiatan operasional.
Besaran bagian zakat yang diberikan kepada amil adalah 12,5% dari total keseluruhan zakat yang diberikan. Hal ini berdasarkan pendapat Imam Syafi’i dan ulama yang mengikuti mazhabnya memperkenankan 1/8 dari seluruh harta zakat yang dihimpun untuk dapat dibagikan sebagai upah seluruh petugas lapangan yang di dalamnya termasuk penghimpun, pengawas, juru tulis, juru hitung, tukang potong (hewan), juru bagi, dan sekuriti karena dipandang sebagai bagian dari amil dan memiliki upah yang sepadan dengan amil.[4]
Namun demikian, tidak semua amil zakat boleh langsung mengambil 1/8 bagian atau sekitar 12,5%. Pengambilan 1/8 bagian tersebut harus memperhatikan apakah biaya operasional dibiayai atau tidak oleh pemerintah (ulil amr), kecukupan biaya amil zakat yang diberikan oleh pemerintah, dan terhadap amil zakat yang telah menerima gaji dari pemerintah maupun pihak swasta dalam tugasnya mengumpulkan zakat. Jika iya, maka amil tidak lagi berhak untuk menerima bagian dari dana zakat.[5]
Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai pemerintah, atau disediakan tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional dapat diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian fi sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.[6]
Berkenaan dengan akad penyaluran zakat kepada LAZ, apabila mengacu pada dasar-dasar muamalah, Anda berhak untuk menanyakan pembagian dan penggunaan dari harta zakat yang Anda salurkan. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa dalam akad harus ada kejelasan, termasuk penggunaannya. Tujuannya agar Anda selaku pihak yang menyerahkan sebagian harta Anda untuk zakat tidak merasa ada kekaburan atau ketidakjelasan dari akadnya.
Kemudian, berdasarkan Fatwa MUI 15/2011, menurut pemahaman kami, bila Anda selaku muzakki mensyaratkan khusus bahwa zakat itu seluruhnya hanya boleh diperuntukkan untuk hal tertentu, misalnya hanya untuk fakir/miskin di kecamatan A, maka amil tidak boleh mengambil dari bagian tersebut, tetapi amil diperbolehkan untuk meminta biaya operasional kepada muzakki. Inilah yang disebut dengan zakat muqayyadah, yaitu zakat yang ditentukan mustahiq-nya oleh muzakki, baik tentang ashnaf, orang perorangan, maupun lokasinya (hal. 5 – 6).
Jadi, penggunaan sebagian harta zakat untuk amil termasuk untuk operasional adalah diperbolehkan sepanjang tidak menyimpang dari yang disyaratkan yaitu amil tidak menerima gaji dari pemerintah, atau menerima gaji dari pemerintah tetapi masih kurang untuk biaya operasional. Selain itu, dana yang diambil harus disesuaikan dengan nilai kewajaran yang menurut Mazhab Syafi’i, tidak boleh lebih dari 1/8 atau 12,5% dari seluruh harta zakat.
Selain itu, sebagai seorang muzakki, Anda juga berhak untuk meminta kejelasan dan/atau menentukan penggunaan harta zakat yang Anda berikan kepada amil.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat;
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.
Referensi:
- Imam Nawawi. Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009;
- Wahbah Az-Zuhaili. Terjemahan Tafsir Al-Munir Jilid 5. Yogyakarta: Gema Insani Press, 2010;
- Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3. Yogyakarta: Gema Insani Press, 2010;
- Qur’an Kemenag yang diakses pada 3 Juni 2026 pukul 13.01 WIB.
[1] QS At-Taubah ayat 60, Qur’an Kemenag yang diakses pada 3 Juni 2026 pukul 13.01 WIB.
[2] Wahbah Az-Zuhaili. Terjemahan Tafsir Al-Munir Jilid 5. Yogyakarta: Gema Insani Press, 2010, hal. 502-522
[3] Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3. Yogyakarta: Gema Insani Press, 2010, hal. 280 - 289
[4] Imam Nawawi. Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 683. Lihat juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat (“Fatwa MUI 8/2011”) hal. 4
[5] Lihat Fatwa MUI 8/2011, hal. 4 – 5
[6] Fatwa MUI 8/2011, hal. 4 – 5