Kenegaraan

Apakah Putusan MK Bisa Di-Judicial Review?

Bacaan 2 Menit
Apakah Putusan MK Bisa Di-Judicial Review?

Pertanyaan

Apakah dapat dilakukan judicial review terhadap sebuah keputusan MK ?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu kewenangan Mahkamah Konstitusi (“MK”) yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Bila merujuk kepada UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi setidaknya ada lima kewenangan yang dimiliki oleh MK.

 

Lima kewenangan tersebut adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment). Simak kewenangan MK lebih lanjut di sini.

 

Pasal 24C UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap lima kewenangan itu. Artinya, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tak bisa diajukan upaya hukum lain, termasuk judicial review.

 

Lagipula, judicial review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, judicial review (pengujian) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MK. Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

 

Ini bisa disimpulkan bahwa judicial review hanya bisa dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, bukan putusan pengadilan. Karenanya, putusan MK tak bisa dijadikan sebagai objek judicial review.

 

Demikian jawaban saya, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang Dasar 1945

2.      Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi