Kenegaraan

Apakah Reklame di Tempat Ibadah Dikenakan Pajak?

Apakah Reklame di Tempat Ibadah Dikenakan Pajak?

Pertanyaan

Saya bekerja di sebuah gereja di Jakarta dan gedung gereja kami ada di pinggir jalan. Dalam rencana, kami akan membuat sebuah tiang untuk memasang spanduk (isi materi spanduk adalah tentang acara-acara gerejawi yang kami adakan). Pertanyaan kami, apakah dapat dikenakan pajak? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memang tidak ditegaskan apakah reklame yang diselenggarakan untuk keperluan tempat ibadah adalah objek pajak reklame atau bukan.
 
Namun, jika merujuk pada peraturan di daerah, seperti Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah, tidak menjadi objek pajak, sehingga penyelenggaraan reklamenya tidak dikenakan pajak.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Pajak Reklame Sebagai Pajak Daerah
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”), pajak reklame termasuk dalam jenis pajak kabupaten/kota.
 
Pasal 47 ayat (2) UU 28/2009 kemudian menegaskan bahwa objek pajak reklame meliputi:
  1. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  2. reklame kain;
  3. reklame melekat, stiker;
  4. reklame selebaran;
  5. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  6. reklame udara;
  7. reklame apung;
  8. reklame suara;
  9. reklame film/slide; dan
  10. reklame peragaan
 
Penyelenggaraan Reklame untuk Tempat Ibadah
Sementara, yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:[1]
  1. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  2. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  3. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  4. yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
  5. penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 
Sebagai contoh, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, salah satu reklame yang tidak termasuk objek pajak reklame daerah DKI Jakarta adalah penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan, sehingga spanduk berisi acara-acara gerejawi, tidak termasuk dalam objek pajak reklame daerah DKI Jakarta.
 
Jadi, menjawab pertanyaan di atas, maka reklame yang Anda tanyakan, jika merujuk pada ketentuan pajak reklame daerah DKI Jakarta, bukan merupakan objek pajak reklame dan tidak dikenakan pajak terhadapnya.
 
Untuk lebih jelasnya, silakan merujuk pada peraturan daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 47 ayat (3) UU 28/2009