Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Charles Simabura, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Juli 2019.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut Nurul Qamar dalam jurnal berjudul Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi (hal.2), judicial review merujuk pada pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, untuk melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian secara yuridis.[1]
Di Indonesia, terdapat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yaitu:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selain peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah udnang-undang, DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.
Peraturan perundang-undangan pada Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yaitu penyelenggaraan urusan tertentu pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[2]
Kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan UUD 1945 yang dibagi kepada dua lembaga kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung (“MA”), dan Mahkamah Konstitusi (“MK”).
Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, MA berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
Ketentuan-ketentuan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU 13/2022, yang berbunyi:
- Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mejawab pertanyaan Anda, adakah alternatif hukum yang dapat digunakan sebagai upaya untuk membatalkan suatu peraturan undang-undang atau setidaknya substansi tertentu dalam suatu undang-undang selain judicial review?
Charles Simabura, S.H., M.H. (penulis sebelumnya) berpendapat bahwa dalam sistem hukum Indonesia, terdapat mekanisme legislative review dan executive review. Kedua mekanisme ini memungkinkan perubahan suatu undang-undang melalui lembaga legislatif atau lembaga eksekutif berdasarkan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta UU 12/2011 dan perubahannya.
Executive review secara sederhana dapat diartikan sebagai wewenang yang dimiliki oleh lembaga eksekutif untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum.[3]
Sementara itu, yang dimaksud dengan legislative review adalah upaya ke lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Dalam legislative review setiap orang bisa meminta agar lembaga legislatif melakukan revisi terhadap produk hukum yang dibuatnya. Contohnya adalah DPR sebagai lembaga legislatif berwenang untuk menerima atau menolak sebuah norma hukum baru dari perppu yang ditetapkan oleh presiden.[4]
Selain itu, Charles menerangkan juga bahwa menurut UU 12/2011 dan perubahannya, perubahan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah disebut sebagai usulan pemerintah, sedangkan perubahan undang-undang yang berasal dari DPR disebut sebagai hak inisiatif DPR. Secara sederhana, proses dalam legislative review dan executive review merupakan proses pembentukan undang-undang biasa, baik untuk membentuk baru maupun mengubah undang-undang yang telah ada.
Ulasan selengkapnya mengenai legislative review dapat Anda baca pada artikel Ini 2 Perbedaan Legislative Review dan Judicial Review.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- ;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Referensi:
- Made Dhana Pranata dan Nyoman Mas Aryani. Problematika Hukum tentang Executive Review di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 8 Tahun 2021;
- Muhammad Fadli Efendi. Mekanisme Legislative Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Politik Hukum. Veritas et Justitia Vol. 7 No. 2, 2021;
- Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012.
[1] Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012, hal. 2.
[2] Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penjelasannya.
[3] Made Dhana Pranata dan Nyoman Mas Aryani. Problematika Hukum tentang Executive Review di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hal. 1333
[4] Muhammad Fadli Efendi. Mekanisme Legislative Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Politik Hukum. Veritas et Justitia Vol. 7 No. 2, 2021, hal. 421 – 422