KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Arti Testimonium De Auditu

Share
Ilmu Hukum

Arti Testimonium De Auditu

Arti <i>Testimonium De Auditu</i>
Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Arti <i>Testimonium De Auditu</i>

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan testimonium de auditu? Mohon jelaskan.

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Testimonium de auditu adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

    Saksi menurut KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 memperluasnya pengertian saksi. Bagaimana bunyinya?

     

    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

     

    KLINIK TERKAIT

    Mengenal Frasa Demi Hukum dan Batal Demi Hukum

    Mengenal Frasa Demi Hukum dan Batal Demi Hukum

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 31 Maret 2017.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    Menjawab pertanyaan Anda, kami sampaikan bahwa istilah testimonium de auditu merupakan suatu istilah hukum yang berkaitan dengan kesaksian. Lebih lanjut, dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana, saksi memiliki peran sebagai alat bukti.

    Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 164 HIR atau Pasal 283 RBG yang pada pokoknya menerangkan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selanjutnya, alat-alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mana terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

    Adapun yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

    Namun, berdasarkan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, makna saksi ini telah diperluas menjadi sebagai berikut:

    Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

    Dengan demikian, setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

    Terkait syarat seorang saksi, M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 661) menjelaskan bahwa syarat materiil seorang saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, yakni memberikan keterangan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

     

    Pengertian Testimonium De Auditu

    Testimonium de auditu adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.[1] Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah:[2]

    1. berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata;
    2. keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu; dan
    3. disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan.

    Bentuk keterangan tersebut dalam sistem hukum common law disebut dengan hearsay evidence.[3]

     

    Testimonium De Auditu dalam Praktik Peradilan

    Yahya Harahap (hal. 664–665) kemudian menerangkan penerapan saksi testimonium de auditu dalam praktik peradilan, yakni sebagai berikut.

    1. Secara umum ditolak sebagai alat bukti

    Pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif. Sebagai contoh Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti.

     

    1. Dikonstruksi sebagai persangkaan

    Secara kasuistik hakim dapat mengonstruksi kesaksian de auditu menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional. Meski jarang ditemukan putusan yang mengkonstruksi kesaksian de auditu sebagai alat bukti persangkaan, namun bukan berarti sama sekali tidak ada. Bisa kita lihat dalam Putusan MA No. 308 K/Pdt/1959. Menurut putusan ini:

    1. Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung;
    2. Namun kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

    Kemudian, yang umumnya dipertanyakan, apakah tindakan seperti itu dapat dibenarkan? Terkait hal ini, M. Yahya Harahap (hal. 665) mengatakan, dapat. Pasalnya, berdasarkan Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 173 HIR, kepada hakim yang diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal itu dilakukan dengan hati-hati dan saksama. Adapun menurut pasal ini, yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah dari saksi, bantahan atau akta.

    Demikian jawaban dari kami seputar testimonium de auditu sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

     

    DASAR HUKUM

    Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

     

    PUTUSAN

            1.  
    1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959;
    2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983;
    3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

     

    REFERENSI

    M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.


    [1] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal 661

    [2] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal 661

    [3] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 661

    Tags

    acara peradilan
    alat bukti

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Tips Terhindar dari Penipuan Mobil Skema Segitiga

    24 Jul 2024
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!